"Kenyataan di lapangan seperti itu, dikaitkan lagi dengan penjelasan mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Polisi Herman SS tentang indikasi-indikasi manipulasi yang berpotensi menjadi kejahatan dan mencederai demokrasi. Ini cukup mengejutkan banyak pihak," kata Anggota Komisi I DPR itu di Jakarta, Jumat.
Karena itu, calon anggota legislatif (Caleg) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Provinsi Jawa Tengah itu, mengharapkan, agar indikasi-indikasi masih adanya ketidaksiapan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara lain menyangkut masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan problem kartu suara yang masih belum beres, agar dituntaskan.
"Sekali lagi harus kami katakan, KPU harus `fair`. Kalau memang belum siap, sampaikan saja kepada partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2009. Jangan sampai ada Parpol yang dicurangi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang," tegasnya.
Tjahjo Kumolo mengajak partai-partai lain untuk pro aktif mengawasi jalannya kampanye, perkembangan kertas suara dan `mark up` atau penggelembungan suara.
Ia memperkirakan, penggelembungan suara bisa saja terjadi di berbagai tempat, belum lagi masalah penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) yang berpotensi terindikasi politik uang.
"Pasalnya, dana BLT itu dibagi-bagi pada saat kampanye sedang berlangsung. Mas Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah sejak awal menyampaikan hal-hal semacam ini kepada kami saat HUT Gerindara yang lalu," ungkapnya.
Prabowo Subianto juga, menurutnya, telah mengajak dialog antar Parpol mengenai indikasi kecurangan-kecurangan.
"Oleh PDI Perjuangan, ajakan ini kami tanggapi positif demi Pemilu yang bermartabat dan jurdil," tegasnya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
