Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis, menyatakan, seluruh konstituen dan partai politik peserta Pemilu hendaknya mewaspadai adanya indikasi kejahatan berbentuk kasus manipulasi, di antaranya menyangkut data fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.

"Indikasi kasus manipulasi dengan ditemukannya berbagai modus kejahatan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 ini harus benar-benar diseriusi semua pihak yang menghendaki berlangsungnya pesta demokrasi yang jujur dan bermartabat," kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Tjahjo Kumolo lalu menunjuk ditemukannya nomor induk kependudukan (NIK) yang digandakan untuk beberapa pemilih.

"Selain itu, ditemukan nama-nama pemilih di NIK yang memang sama dengan nama yang sebenarnya, tetapi berbeda tempat tanggal lahir maupun alamatnya. Indikasi kejahatannya ada pada perubahan alamat dari nama yang bersangkutan," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini lagi.

Pihaknya juga menemukan nama-nama pemilih yang datanya (sengaja) dikosongkan atau tidak lengkap, tanpa disertai NIK, tempat tanggal lahir, status perkawinan, hingga alamat pemilih.

"Kasus lainnya seperti munculnya nama-nama pemilih di bawah usia 17 tahun, belum menikah dan masih banyak indikasi manipulasi atas penyelenggaraan Pemilu 9 April 2009 yang akan datang," ujarnya.


KPU Harus Terbuka

Terkait dengan masalah berindikasi manipulasi dan kejahatan tersebut, Tjahjo Kumolo atas nama partainya meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terbuka.

"Lembaga pelaksana Pemilu ini harus bisa menjelaskan, salahnya di mana? Di Depdagri-kah atau suruhan siapa? Ini harus jelas," katanya.

Bagi Tjahjo Kumolo, ini merupakan kejahatan dan mencederai demokrasi yang tengah dibangun dengan antusias oleh seluruh rakyat.

"Sebab, kami menemukan data ini valid di beberapa daerah," ujarnya meyakinkan.

Untuk itu, ia meminta semua partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2009 harus mendapatkan DPT dan bersama-sama melakukan klarifikasi.

"Kasihan masyarakat pemilih dan Parpol dimanipulasi secara terang-terangan," katanya.

PDI Perjuangan melihat, Pemerintah Pusat harusnya mengetahui hal ini. "Dan kredibilitasnya mestinya terganggu kalau-kalau indikasi-indikasi ini dibiarkan saja," ujarnya.

Karena itu, menurut Tjahjo Kumolo, wajar saja jika ada Parpol malahan kemungkinan mayoritas partai peserta Pemilu 2009 minta penundaan (Pileg) sebelum masalah ini `clear`, dan mendapatkan penjelasan selugas-lugasnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009