Menag "Pasang Badan" Untuk Angket Haji

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni menyatakan siap bertanggungjawab apabila hak angket yang diajukan DPR RI menemukan kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam pidatonya pada acara HUT ke-19 dan Rakernas ke-8 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center, Kamis malam, Menag mengatakan presiden bukan pihak yang harus bertanggungjawab atas kesalahan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kalau nanti terungkap ada kekurangan, itu bukan kesalahan presiden, tetapi kesalahan kami dan kami yang akan bertanggungjawab," ujarnya.

Menag meyakini hak angket yang diajukan oleh DPR bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, dan karena itu ia menghormati hak tersebut.

"Kami sadari, sebaik apa pun dilaksanakan, namun penilaian hal itu ada di pihak lain. Oleh karena itu hak angket DPR harus dihormati," tuturnya.

Dalam pidatonya, Menag juga mengatakan Departemen Agama berusaha memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara konsisten yang dilaksanakan secara bertahap dan berencana.

Meski demikian, ia mengakui masih ada kekurangan penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun, seperti pemondokan yang ditempatkan jauh dari Masjidil Haram akibat mahalnya harga sewa.

"Sulit untuk mendapatkan kontrak rumah jangka panjang karena pemilik rumah bergantung pada fluktuasi harga pasar," ujarnya.

Dengan terobosan cara baru kontrak panjang selama 15 tahun, Menag berharap masalah pemondokan itu dapat diatasi mulai tahun ini.

Sementara itu dalam pidatonya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh Departemen Agama harus mendapat dukungan.

"Ke depan, kita ingin pelayanan ibadah haji lebih baik lagi. Menjadi amanah pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji ini," kata presiden.

Presiden memberi dukungan untuk membangun kompleks pemondokan jamaah haji Indonesia yang permanen di Arab Saudi guna mengatasi masalah tempat tinggal yang jauh dari lokasi Masjidil Haram.

"Apalagi sekarang Masjidil Haram diperluas, sehingga mengakibatkan pemondokan haji yang jauh. Sudah perlu dipikirkan pemondokan haji bagi Jamaah Indonesia yang permanen," demikian presiden.(*)