Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menyelesaikan seputar dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) agar pelakasanaan Pemilu, pada 9 April 2009 berjalan sesuai rencana, kata Ketua Gerakan Revolusi Nurani (GRN) Jenderal (purn) TNI Tyasno Sudarto.Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal (purn) TNI Tyasno Sudarto itu mengatakan kepada pers di sela-sela dikusi "Kembali ke UUD 1945 dan Penandatangan Petisi Kembali ke UUD 1945", di Jakarta, Kamis."Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) perlu segera dicari jalan keluarnya antara penyelenggara Pemilu seperti KPU dengan pemerintah dan pimpinan Parpol, sehingga pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yaitu 9 April 2009 dan tidak ada penundaan pemilu," katanya.Tyasno berharap, bahwa Pemilu 2009 menghasilan pemimpin nasional baik kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang bercirikan antara lain berani, bersih, cinta tanah air dan jujur.Selain itu, para pemimpin nasional harus berani mengembalikan sistem kenegaraan ke dalam UUD 1945 yang asli atau sebelum di amandemen, karena UUD 1945 yang asli memiliki jiwa dan ruh dalam mempertahankan NKRI, dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Tyasno yang mengaku tidak menjadi anggota dan pengurus parpol tertentu itu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memilih caleg dalam Pemilu 2009 yang memiliki komitmen untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli, agar bangsa Indonesia mampu menyelesaikan krisis muldimensi saat ini.Sebelumnya, Tyasno juga mengharapkan, para calon presiden (Capres) Indonesia diharapkan mampu dan berani mengembalikan alur kebudayaan sesuai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu tersurat dalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli."Pengembalian alur kebudayaan tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kebudayaan sendiri, jati diri, falsafah dan dasar negara Pancasila," katanya. Ketua III Dewan Harian Nasional (DHN) Angkatan 45 itu menilai, amandemen UUD 1945 telah membuat Indonesia kehilangan ideologi, tidak mempunyai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi arah pembangunan dan struktur ketatanegaraan, serta sistem politik. Selain itu, menurut dia, tatanan ekonomi, serta sosial budaya telah beralih menuju liberalisme dan kapitalisme yang makin jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu, dia berharap, para capres mendatang memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia dengan mengembalikan UUD 1945 yang asli dan dapat dilakukan penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UUD ke dalamn '"adendum" (tambahan dalam penjelasan). Namun, "jiwa dan roh" UUD 1945, seperti pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila, sistem politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tetap dipertahankan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
