Jakarta, 19/3 (ANTARA) - Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan keterlambatan realisasi pencairan dana stimulus fiskal untuk 11 departemen termasuk Departemen Pertanian, tidak akan mempengaruhi program pembangunan pertanian.
"Target 18 Maret 2009 namun mundur sedikit masih bisa direalisaikan," kata Mentan melalui pesan singkatnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dalam mengatasi dampak krisis global, pemerintah menyiapkan dana stimulus fiskal yang diantaranya untuk belanja infrastruktur tersebut disalurkan melalui 11 kementrian/lembaga salah satunya yakni Departemen Pertanian (Deptan) senilai Rp650 miliar.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses administrasi pencairan dana stimulus fiskal untuk infrastruktur akan diselesaikan pada 18 Maret ini.
Sementara itu menanggapi besaran stimulus fiskal untuk sektor pertanian sebesar Rp650 miliar, Anton Apriyantono mengakui jumlah tersebut tentu saja masih kurang karena yang harus dibangun di seluruh Indonesia banyak sekali.
"Memang memerlukan program dan dana khusus dan multiyears (untuk membantun infrastruktur pertanian)," katanya.
Secara terpisah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Departemen Pertanian menilai dana stimulus fiskal untuk sektor pertanian terutama di sentra-sentra produksi agar dipercepat realisasinya.
Menurut Kepala Balitbangtan Gatot Irianto sektor pertanian selama ini menjadi penampungan korban PHK tenaga kerja dari sektor industri dan jasa.
"Dengan demikian beban sektor pertanian semakin berat sementara di sisi lain keberpihakan ke sektor ini masih lebih rendah dibanding industri dan jasa," katanya.
Pengusaha yang bergerak di sektor industri maupun jasa, lanjutnya, selalu meminta stimulus dari pemerintah namun tetap melakukan PHK terhadap pekerjanya sedangkan keberpihakan ke pertanian tidak ada.
Seharusnya, lanjut dia, kredit, subsidi maupun keberpihakan lebih kuat ke sektor pertanian karena industri, perdagangan maupun jasa masih lebih kuat.
Oleh karena itu stimulus fiskal seharusnya bisa lebih dipercepat realisasinya terutama pada daerah-daerah sentra produksi pertanian," katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudhohusodo bahwa sektor pertanian saat ini menghadapi tekanan yang berat.
Oleh karena itu, tambahnya, stimulusi fiskal yang dianggarkan pemerintah sangat berarti untuk membantu sektor pertanian dalam menghadapi tekanan.
Beberapa tekanan yang dihadapi sektor pertanian saat ini, tambahnya, seperti penurunan harga komoditas pertanian di pasar internasional ataupun masuknya korban PHK dari sektor lain ke sektor pertanian.
Siswono mencontohkan harga minyak sawit yang semula 1000 dolar AS per ton turun menjadi 400 dolar AS/ton, jagung dari 300 dolar AS/ton menjadi 200 dolar AS begitu juga untuk komoditas vanili.
Sementara itu akibat tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor industri dan jasa yang tinggi memicu munculnya pengangguran yang kembali ke desa.
Tenaga pengangguran yang kembali ke desa tersebut, tambahnya, ternyata memunculkan persoalan sosial seperti pencurian terhadap komoditas pertanian yang dibudidayakan petani.
"Oleh karena itu meskipun jumlahnya sedikit namun stimulus fiskal ini menjadi penting untuk mengantisipasi persoalan sosial di pedesaan," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
