Kaltara tetapkan 3 kabupaten penyangga pangan ibu kota negara baru

Bisa dikatakan usulan Kaltara, prioritas untuk beberapa tahun ke.depan

Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan tiga kabupaten di daerah itu yakni Bulungan, Malinau dan Nunukan sebagai penyangga pangan ibu kota negara negara baru yang rencananya di Kalimantan Timur.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara telah menyampaikan sejumlah usulan melalui e-Proposal pada 2019. Usulan itu, masuk ke dalam Rencana Kerja Program Kementerian Pertanian (Kementan).

"Bisa dikatakan usulan Kaltara, prioritas untuk beberapa tahun ke.depan,” kata Sekretaris DPKP Provinsi Kaltara, Diana Risawaty dalam siaran pers di Tanjung Selor, Jumat.

Prioritas, lantaran DPKP Kaltara mengusulkan program pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan, khususnya Malinau dan Nunukan.

“Melalui data e-Proposal dari kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan diusulkan ke Kementan, Kaltara mendapat alokasi APBN sekitar Rp 72 miliar pada 2020,” katanya.

Anggaran itu, menurut Diana, dapat saja bertambah atau berkurang. Bergantung pada realisasinya pada triwulan I.

Bertambah apabila realisasi memenuhi target dari pusat. Namun, bisa juga berkurang apabila realisasi tak memenuhi target dan anggaran akan dialihkan ke provinsi lain yang membutuhkan.

Program DPKP Kaltara disandingkan dengan program Kementan guna menunjang persiapan penyangga pangan ibu kota negara baru.

Salah satunya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang meliputi pendataan lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, konstruksi, pembangunan embung, cetak sawah, perbaikan infrastruktur lahan rawa.

Hingga penyediaan sarana produksi mendukung cetak sawah dan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan.

Selain itu, Kaltara juga mendapat alokasi anggaran APBN untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan berupa bibit padi, bawang merah dan cabai yang merupakan komoditi prioritas yang berpotensi sebagai penyangga kemandirian pangan IKN baru nantinya.

"DPKP Kaltara juga akan meningkatkan SDM petani dan keterampilan mereka dalam bercocok tanam sebagai upaya Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kapasitas pertanian Kaltara hingga bisa menjadi lumbung pangan nasional maupun dunia,” kata Diana.