Kemendes kembangkan desa percontohan di Kabupaten Barito Kuala

Konsep 'Desa Membangun' adalah mewujudkan kemandirian desa yang berdasarkan prakarsa inovasi dan partisipatif yang tumbuh dari desa,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan pembangunan desa percontohan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani dengan pemerintah daerah setempat.

Menurut siaran pers dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diterima di Jakarta, Jumat, nota kesepahaman itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Mendes Anwar Sanusi dan Bupati Barito Kuala Moormiliyani, disaksikan anggota Komisi V DPR Rizqinizami Karsayuda dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah setempat di Aula Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin, Selasa.

Selain nota kesepahaman, pembangunan desa percontohan juga dikembangkan melalui kerja sama antara Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Barito Kuala dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin, Pepen Efendi mengemukakan pihaknya akan mengembangkan model pembangunan desa percontohan di kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi yang berada di Kabupaten Barito Kuala.

Yang telah menjadi fokus prioritas intervensi program dan kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020 hingga 2024 adalah kawasan pertanian di Kecamatan Anjir Pasar dan kawasan transmigrasi di KTM Cahaya Baru.

Menurut Pepen, pembangunan desa percontohan merupakan upaya menyinergikan program semua pemangku kepentingan dalam pembangunan desa baik di tingkat daerah maupun pusat.

"Konsep 'Desa Membangun' adalah mewujudkan kemandirian desa yang berdasarkan prakarsa inovasi dan partisipatif yang tumbuh dari desa," ungkapnya.

Program tersebut merupakan wujud sinergi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; pemerintah daerah; kementerian/lembaga terkait; dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun desa yang bisa menjadi pendorong desa lainnya agar lebih terpacu untuk maju.