Jakarta (ANTARA News) - Dalam forum pertemuan menteri keuangan negara anggota kelompok G20 di Hosrham, Inggris, Indonesia mengusulkan agar negara berkembang mendapatkan jaminan resiko perpanjangan utang menghadapi krisis keuangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengatakan, dalam kondisi krisis keuangan global negara berkembang seperti Indonesia menghadapi resiko perpanjangan utang, terutama utang sektor swasta. "Karena `private sector` ini banyak, karena bank-banknya di Amerika dan Eropa lagi sakit sehingga mereka tidak bisa lagi berikan pinjaman baru. Sehingga kalau ada utang jatuh tempo mereka minta dibayar," tutur Sri Mulyani. Kondisi resiko perpanjangan utang swasta ini, menurut dia, berlainan dengan situasi utang negara yang sudah dikalkulasi dengan baik dan dijamin tidak akan bermasalah. "Di dalam dunia bisnis, begitu ada utang mau jatuh tempo dia coba melakukan `rolling over` atau dibayar kemudian menerbitkan utang baru. Menerbitkan utang baru menjadi sangat tidak mungkin kalau bank-bank di Amerika dan Eropa sakit," kata Sri Mulyani. Menkeu mengatakan Indonesia mengajukan usul jaminan resiko tersebut di forum G20 karena menganggap forum tersebut cukup andal untuk memberikan jalan keluar dari krisis keuangan global. Usul Indonesia itu, menurut dia, mendapatkan sambutan hangat termasuk dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Timothy Geithner yang menyatakan komitmen kuat dan jaminan agar bank-bank di negara adikuasa itu segera kembali ke kondisi sehat. "Menkeu AS mengatakan komitmen Pemerintah Amerika sangat kuat untuk segera mengeluarkan rencana detil itu minggu depan," ujar Sri Mulyani. Ia mengatakan, dalam forum G20 Indonesia mengusulkan agar disediakan fasilitas untuk menjamin negara-negara berkembang yang menghadapi resiko perpanjangan utang. Usul itu, menurut Menkeu, termasuk hal baru yang masih akan didiskusikan oleh forum kelompok G20. Sri Mulyani mengatakan usul penambahan dana untuk lembaga keuangan internaisonal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia telah disepakati oleh G20 meski tidak disebutkan secara terbuka dalam komunike. Menurut Menkeu, Dana Moneter Internasional mendapat suntikan dana hingga dua kali lipat menjadi 500 miliar dolar AS sedangkan ADB mendapatkan kenaikan dana hingga 200 persen atau 15 miliar dolar AS. Kenaikan dana IMF, menurut Menkeu, terutama untuk mengatasi perekonomian negara-negara Eropa Timur dan negara berpendapatan rendah yang sekarang sudah melemah akibat dampak krisis keuangan dunia. "Kalau negara-negara seperti itu sebenarnya IMF sudah siap, dana itu dapat ditarik kapan saja tanpa ada persyaratan," ujar Sri Mulyani. Namun, menurut dia, negara berkembang yang perekonomiannya masih sehat sebetulnya juga harus diberikan perlindungan seperti yang diusulkan Indonesia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
