Pembicaraan Persatuan Palestina di Kairo Macet

Kairo (ANTARA News/AFP) - Faksi Palestina yang berada di ibukota Mesir, Kairo, guna mengadakan pembicaraan persatuan menghadapi kebuntuan, Sabtu, setelah gagal menyepakati susunan dan kewajiban pemerintah persatuan, kata beberapa pejabat.

Delegasi senior dari HAMAS dan faksi dukungan Barat, Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas, mulai bekerja lima hari sebelumnya dalam beberapa komite yang mereka sepakati untuk dibentuk guna menyelesaikan perbedaan mereka.

"Komite telah melaksanakan semua pekerjaan mereka dengan pengecualian kedua masalah rumit," kata pejabat senior Fatah Nabil Shaath, wakil dari faksi itu di dalam komite yang bertugas menyepakati pemerintah nasional.

"Kesulitannya adalah, pertama, jenis komitmen apa yang mesti diberikan pemerintah tersebut agar diterima masyarakat internasional dan, kedua, apakah (pemerintah itu) terdiri atas (wakil dari) organisasi atau independen," katanya.

Beberapa pejabat Palestina mengatakan komite itu dijadwalkan mengakhiri pekerjaan mereka Sabtu dan mengajukan hasil pembahasan mereka kepada satu komite pelaksana, yang akan meliputi para pejabat Mesir, untuk ditengahi.

Fatah dan HAMAS telah terpecah sejak HAMAS, yang meraih suara mayoritas dalam pemilihan anggota parlemen 2005, menguasai Jalur Gaza dalam satu pekan pertempuran mematikan pada Juni 2007, sehingga membatasi kekuasaan Abbas hanya di Tepi Barat Sungai Jordan.

"Dalam beberapa hari belakangan, tak satu pun masalah mendasar praktis telah diselesaikan," kata Osama Hamdan, wakil HAMAS di Lebanon.

Jurubicara HAMAS Fawzi Barhum mengatakan semua faksi telah memperkecil pilihan bagi pemerintah pada pilihan yang akan diputuskan oleh kesepakatan lintas-faksi, atau pilihan yang akan mencerminkan ukuran semua blok di parlemen, tempat HAMAS memiliki mayoritas.

"Merujukkan semua posisi ini tak terlalu sulit. Tetapi masalahnya adalah program pemerintah," kata Barum. Ia merujuk kepada komitmen sebelumnya yang dibuat oleh pemerintah Palestina pimpinan Fatah kepada Israel.

Barhum menegaskan HAMAS takkan mau tunduk pada komitmen sebelumnya baik oleh pemerintah pimpinan Fatah maupun Organisasi Pembebasan Palestina, yang menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel pada 1993.

Taruhan tinggi setelah perang 22 hari, yang memporak-porandakan antara HAMAS dan Israel di Jalur Gaza pada Desember dan Januari.

Banyak negara menjanjikan bantuan pembangunan kembali sebesar 4,5 miliar dolar AS buat Jalur Gaza pada satu konferensi di kota pelancongan Mesir, Sharm esh-Sheikh awal Maret.

Namun banyak negara donor, yang didukung oleh pemerintah Abbas, telah menyatakan mereka takkan berhubungan dengan pemerintah HAMAS di Jalur Gaza.

Kuartet Timur Tengah --yang terdiri atas AS, PBB, Uni Eropa dan Rusia-- telah mensyaratkan mereka mau berhubungan dengan HAMAS jika Gerakan Perlawanan Islam itu mengakui Israel dan menyampaikan komitmen pada semua kesepakatan terdahulu Palestina-Israel.(*)