Wapres: 60% Buruh Harus tinggal di Rusun

Batam (ANTARA) - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, 50-60 persen buruh harus tinggal di rumah susun dekat tempat kerja, dan tidak lagi tinggal di rumah-rumah kumuh yang jauh dari tempat kerja.

"Survei-survei mengatakan biaya transportasi ke tempat kerja menghabiskan 30 persen pendapatan buruh. Kalau perlu dari rusun, buruh bisa jalan kaki atau naik sepeda, atau disediakan bus, jadi lebih hemat," kata Wapres pada pemancangan tiang rumah susun di kawasan industri terpadu di Batam, Sabtu.

Wapres menegaskan, sebanyak 350 ribu unit umah susun harus dibangun tahun ini di berbagai kota Indonesia agar biaya hidup masyarakat berkurang dan kesejahteraan lebih meningkat.

"REI siap, BTN siap. Jamsostek tiap saat saya tagih, uang jangan diduduki, tapi diinvestasikan seperti ini. Bangsa ini kaya, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) Rp250 triliun, bangun rusun," katanya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan hanya dengan menaikkan UMR (Upah Minimum Regional), tetapi juga menurunkan biaya hidup.

"Kalau UMR naik terus tapi biaya hidup juga naik terus, percuma saja. Tidak ada pertambahan kesejahteraan. Kita tidak hanya menginginkan memudahkan industri dengan FTZ (free trade zone Batam-Bintan-Karimun -red) ini, tetapi juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," katanya.

Ia menegaskan, akan memantau pembangunan rusun di Batam dengan menjanjikan untuk mendatangi lagi Batam suatu saat naniti.

"Jangan hanya pancang lalu ditinggal.. Enam bulan lagi, bulan sembilan, saya masih Wapres, harus sudah jalan. Lalu lanjutkan tahap kedua," katanya.

Sementara, Gubernur Kepulauan Rakyat Ismet Abdullah menyebut pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ini demi mendukung kebijakan FTZ.

"Dengan turut sertanya pemerintah memikirkan nasib para pekerja di Batam maka investor akan lebih menyukainya," katanya. (*)