"Saya khwatir partispasi masyarakat pada Pemilu legislatif mendatang akan rendah, dan itu teridentifikasi dari sejumlah Pilkada gubernur, bupati/wali kota di beberapa daerah, dengan adanya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) yang mencapai 30 persen," kata Sri Sultan di Jambi, Kamis.
Ia berpendapat, ada enam hal yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat, di antaranya tidak transparannya partai politik dalam menentapkan calonnya dan kurang tegasnya penegakkan hukum, terutama dalam pelanggaran peraturan Pemilu.
Partai politik selama ini tidak menyosialisasikan ke masyarakat tentang "track record" calon dijagokannya sehingga masyarakat binggung untuk menentukan atau memilih figurnya.
"Apalagi dalam Pemilu kali ini, dalam satu kertas suara tercantum ratusan Caleg yang akan dipilih, ada di antara Caleg itu tidak mereka kenal sama sekali," kata pria yang dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Maret 1946 itu.
Selain itu, sambungnya, banyak ditemukannya pelanggran etika dan aturan Pemilu yang tidak mendapat ketegasan dan putusan hukum membuat masyarakat kian apatis untuk menggunakan hak pilihnya.
Kendati demikian, Sultan berpendapat para birokrat, partai politik dan panitia Pemilu masih punya kesempatan untuk mengajak warga berpartisipasi penuh, baik dalam Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden mendatang.
"Sepanjang aturan dan etika Pemilu dilaksanakan secara transparan, dan para calon anggota legislatif dan pemimpin diketahui riwayat hidupnya dengan jelas, warga akan bersikap aktif dan ikut berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi tersebut dengan menggunakan haknya dan tidak akan golput," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
