Pimpinan parpol diminta perhatikan aspirasi saat berikan rekomendasi

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan partai politik (parpol) diminta untuk selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah setempat dalam pemberian rekomendasi untuk calon kepala daerah.

"Rekomendasi calon kepala daerah jangan terkesan pemaksaan sepihak dari pusat, tanpa memperhatikan realitas aspirasi masyarakat setempat," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Rabu.

Menurut Titi Anggraini, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab parpol dalam meningkatkan kualitas pemilu/pilkada dan penguatan esensi demokrasi.

Aktivis pemilu asal Palembang ini juga mengingatkan bahwa penjaringan pemimpin daerah yang berkualitas harus dilakukan secara obyektif melalui survei.

"Tanpa survei yang obyektif, bagaimana mungkin kita bisa tahu pemimpin seperti apa yang dikehendaki rakyat,” kata Titi.

Selama ini, kata dia, ada kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam pilkada lebih bertumpu pada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tanpa mempertimbangkan realitas kekuatan aspirasi arus bawah (grass roots).

Titi juga menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh "mafia kekuasaan" tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

Menurut Titi, hal tersebut akan sangat mencederai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia.

Titi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggap dan bertindak tegas mencegah hal itu terjadi.

"Kewibawaan Bawaslu sebaga lembagai pengadil pemilu dipertaruhkan untuk menghadirkan pemilu/pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas" kata Titi.

Imbauan Titi tersebut senada dengan dinamika politik yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kota Solo, Jawa Tengah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Kekuatan aspirasi masyarakat di daerah sedang beradu kuat dengan kekuatan "mafia kekuasaan" yang menggunakan tangan DPP parpol.

"Kalau DPP parpol tetap memaksakan kehendak, jangan salahkan rakyat bila melawan dengan keras, dan ini akan menjatuhkan kewibawaan DPP parpol sendiri," kata Titi.