Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengakui ada kekecewaan di Papua hingga kerap muncul berbagai insiden dan upaya pemisahan diri dari Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Maraknya berbagai aksi demo memisahkan diri dari NKRI, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berkembang. Kalau demokrasi tidak ada, aksi-aksi itu mungkin sudah `digebuk`," katanya, usai peresmian Universitas Pertahanan Indonesia (UPI) di Jakarta, Rabu.
Djoko menambahkan, selain berkembangnya demokrasi, berbagai aksi tersebut menandai adanya kekecewaan di masyarakat Papua. Pemerintah memang sudah banyak memberikan fasilitas dan pembangunan yang besar di Papua, namun itu belum menyentuh semua komponen di wilayah tersebut.
"Tetapi saya yakin, dengan adanya peningkatan kesejahteraan di Papua lambat laun aksi separatis akan dapat mengecil. Saya yakin, aksi itu hanya dilakukan sekelompok kecil masyarakat Papua," ujar Djoko.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan (Menha) Juwono Sudarsono mengemukakan, sejak dulu selalu ada letupan-letupan di Papua.
"Tetapi hendaknya itu disikapi secara bijaksana. Barangkali itu sekadar mencari perhatian dari pemerintah pusat mengingat banyak program-program santunan dari pemerintah pusat tidak tersalurkan secara merata baik di Papua maupun Papua dengan wilayah lain di Indonesia" ujarnya.
Gejala serupa tambah Menhan, juga muncul di Ambon dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
"Tetapi, saya percaya TNI dan Polri di lapangan akan bersikap arif dan bijaksana untuk mentoleransi asalkan mereka tak mengancam secara fisik dan keamanan di lapangan," katanya.
Pada Selasa (10/3), dua pengojek masing-masing Zainal (25) dan Achmad Solihin (35) tewas tertembak saat kelompok bersenjata melintasi Kali Semen di Puncak Senyum, sekitar dua kilometer dari Mulia, Ibukota Puncak Jaya, Papua.
Sementara itu, dua penumpangnya yakni Lince Telenggen (19) dan Yogie Kiwo (30), masih dirawat di rumah sakit karena luka terserempet peluru.
Pada hari yang sama, sekitar seribu warga sipil yang tergabung dalam International Parlemen for West Papua (IPWP), melancarkan aksi demo ke DPRD Papua untuk menuntut Papua merdeka dan menolak Pemilu.
(*)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
