Kelompok Palestina Memulai Pertemuan Persatuan di Kairo

Kairo (ANTARA News/AFP) - Kelompok-kelompok Palestina yang bersaing memulai pertemuan di Kairo, Selasa, yang ditujukan untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dan memecahkan perselisihan besar antara Hamas dan Fatah, dua kelompok terbesar.

Para utusan senior dari Hamas dan Fatah dan kelompok-kelompok yang lebih kecil akan mulai bekerja dalam lima komisi rekonsiliasi yang mereka setuju bentuk bulan lalu di ibukota Mesir, Kairo.

Omar Sulaiman, kepala intelijen Mesir yang telah menengahi antara faksi-faksi itu, melancarkan pertemuan dengan sambutan yang minta kelompok-kelompok itu untuk bekerja keras ke arah rekonsiliasi, kantor berita Mesir MENA melaporkan.

Namun rasa tidak percaya yang tak hilang-hilang antara penguasa Hamas di Gaza dan Fatah yang didukung Barat mengancam untuk memperumit pembicaraan.

Pertaruhannya tinggi setelah serangan militer 22 hari Israel yang menghancurkan di Gaza yang berakhir pada 18 Januari, yang menyebabkan 1.300 warga Palestina dan 13 orang Israel tewas.

Donor internasional telah menjanjikan 4,5 miliar dolar AS untuk bantuan pembangunan kembali di jalur pantai miskin itu bulan lalu.

Namun banyak negara donor, yang didukung oleh pemerintah Abbas, mengatakan mereka tidak akan berhubungan dengan pemerintah Hamas di Gaza.

Pemerintah Barat telah menyampaikan dukungan pada usulan presiden pemerintah otonomi Palestina Mahmud Abbas untuk membentuk pemerintah yang terdiri atas para tokoh independen dan teknokrat.

"Mengenai urusan pemerintah dan programnya kami tidak terlalu jauh," perunding senior Fatah Nabil Shaath, wakil kelompok itu dalam komite yang ditugasi untuk membentuk pemerintah, mengatakan.

"Apa yang akan menjadi masalah sulit adalah tugas yang pemerintah akan hadapi, dan salah satunya adalah masalah keamanan," kata Shaath.

Hamas dan Fatah telah terbagi dengan mendalam sejak gerakan Islam itu merebut Gaza dalam sepekan pertempuran mematikan pada Juni 2007, yang membatasi kekuasaan Fatah pada pemerintah otonomi Palestina di Tepi Barat.

Seorang pejabat Hamas telah menuduh pemerintah otonomi Palestina terus menangkapi anggota Hamas di Tepi Barat. "Saya katakan dengan jelas: kami tidak akan menandatangani perjanjian apapun sepanjang masalah tawanan politik itu belum terpecahkan," katanya, minta untuk tidak disebutkan namanya.

Masalah lainnya adalah penyusunan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dikuasai-Fatah, yang telah bertindak sebagai kelompok induk sejak 1968 tapi yang Hamas tidak terwakili.

Fatah dan Hamas, yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan parlemen 2005, pada Februari 2007 menandatangani perjanjian di Mekah, Arab Saudi, untuk membentuk pemerintah persatuan nasional. Itu empat bulan sebelum Hamas merebut Gaza.

Komisi-komisi itu dibentuk oleh kelompok yang mengerjakan pembentukan pemerintah persatuan, pembentukan dinas keamanan dan PLO, pemilihan presiden dan parlemen baru, serta merekatkan rekonsiliasi nasional.(*)