Ambang batas parlemen tujuh persen kuatkan dominasi oligarki politik

Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona MA, mengatakan, menaikkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen akan menguatkan dominasi oligarki politik di Indonesia.

"Menurut saya, gagasan ini dampaknya akan menguatkan dominasi oligarki politik di Indonesia ," kata Bataona kepada ANTARA di Kupang, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan gagasan Partai Nasdem dan Partai Golkar untuk menaikan ambang batas parlemen dari empat menjadi tujuh persen dan diberlakukan secara nasional.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, Senin, (9/3), ada beberapa poin yang dibahas.

Salah satunya usul Paloh agar ambang batas parlemen menjadi tujuh persen dan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden tetap 20 persen.

Dalam kaitan itu, Airlangga menegaskan bahwa Partai Golkar siap mendukung konsep yang disampaikan Paloh itu dan sepakat agar diberlakukan secara nasional.

Menurut dia, Partai NasDem dan Partai Golkar sedang menyembelih partai kecil jika gagasan itu digolkan dalam UU Pemilu.

Dia mengatakan, dengan penyederhanaan jumlah partai, tidak berarti demokrasi kita akan semakin sehat, sebab bukan lagi rahasia bahwa partai-partai politik di Indonesia, telah berubah menjadi jejaring oligarki politik yang kuat, dan mapan secara ekonomi politik sehingga sulit dirombak.

Partai-partai di Indonesia kata dia, hampir sebagian besar dikuasai jejaring oligarki politik, sehingga berpikir pragmatis bahwa dengan pengurangan jumlah partai untuk menyehatkan demokrasi Indonesia lewat ambang batas parlemen.

"Saya kira berbahaya, sebab tidak menjamin bahwa hanya dengan empat atau lima partai, konsolidasi demokrasi kita akan sukses karena semua partai hampir pasti sudah dikuasai jejaring oligarki yang kuat dan mapan," katanya.

Ia menambahkan, jika partai-partai kecil akhirnya gagal ke parlemen dan harus bubar atau melakukan fusi dan atau bergabung dengan partai besar, mereka hanya akan menjadi kekuatan minoritas dalam partai-partai besar yang sudah dicengkram kekuatan oligarki.

Sehingga menurut dia, negara sebesar Indonesia dengan pluralitas etnis, suku, agama dan aliran politik seperti ini, tidak bisa disederhanakan representasinya melalui jumlah partai secara serta merta.

"Butuh waktu untuk hal ini. Jika syarat tujuh persen itu harus dipenuhi setiap partai politik, maka saya kira banyak partai kecil yang mewakili suara kritis golongan masyarakat tertentu akan disembelih," kata dia.

Dan jejaring oligarki politik di Indonesia akan semakin kuat mendominasi panggung politik di negeri ini, kata Bataona.