Parigi Moutong bentuk tim koordinasi awasi distribusi Bansos pangan

Parigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah membentuk tim koordinasi guna memaksimalkan pengawasan pendistribusian bantuan sosial (Bansos) pangan kepada warga miskin.

Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, di Parigi, Selasa mengatakan, tim koordinasi pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan alat kerja pemerintah dalam mengawasi proses penyaluran pangan agar bantuan efisien, tepat jumlah dan tepat sasaran.

"Langkah ini sangat baik. Tim koordinasi bukan hanya sebatas mengawasi penyaluran tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar prosesnya efektif sehingga penerima manfaat mudah mendapat informasi," ujar Badrun.

Tim koordinasi Bansos pangan terdiri dari pemerintah kecamatan, Kapolsek dan Danramil termasuk pendamping bansos dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) sebagai unsur yang di beri tanggung jawab oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bansos pangan merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Bantuan itu dimaksudkan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang meliputi jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pelayanan dasar masyarakat.

"Tim koordinasi harus bekerja profesional melakukan validasi, agar data penerima manfaat betul-betul akurat," kata dia menambahkan.

Kehadiran tim koordinasi di harapkan dapat memfasilitasi dan memudahkan akses masyarakat kurang mampu memperoleh informasi layanan keuangan perbankan.

Manfaat program tersebut, paparnya, melalui kartu elektronik khusus penerima bantuan bisa memperoleh beras, telur dan bahan pokok lainnya di toko maupun warung sesuai harga berlaku.

"Penyaluran bansos pangan melalui perbankan karena bersifat non tunai.
Hal ini juga sebagai upaya membiasakan masyarakat menabung karena mereka mengatur sendiri keuangan," katanya.

Dengan intervensi pemerintah melalui program bantuan non tunai diharapkan jumlah penerima manfaat Parigi Moutong dari tahun ke tahun semakin berkurang, dalam artian mereka yang sudah terintervensi bisa hidup mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah.

"Program ini hanya stimulus memicu masyarakat agar bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik," demikian Badrun.