Korban Lumpur Lapindo Batal ke Jakarta

Sidoarjo (ANTARA News) - Korban lumpur Lapindo yang rencananya akan berunjuk rasa di Jakarta menuntut pembayaran ganti sebesar 20 persen dan 80 persen, batal, menyusul adanya informasi jika aksi mereka itu berbenturan dengan aksi guru honorer.

"Rencana unjuk rasa ke Jakarta itu terpaksa kami batalkan mengingat aksi yang akan kami lakukan ini berbenturan dengan aksi unjuk rasa ribuan guru honorer dari seluruh Indonesia," kata koordinator aksi, Sumitro, di Sidoarjo, Jatim, Minggu.

Sesuai dengan rencana sekitar 1.800 korban lumpur Lapindo itu akan berangkat ke Jakarta pada Minggu (8/3) dengan menggunakan jasa angkutan umum kereta api.

Ia juga telah melakukan koordinasi dengan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan juga Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait pembatalan itu.

"Karena jadwal aksi kami berbenturan dengan aksi yang dilakukan oleh guru honorer terpaksa kami batalkan. Kami ingin aksi yang akan kami lakukan kali ini tidak bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang lain," katanya.

Menurut dia, pembatalan aksi unjuk rasa ke Jakarta itu merupakan pilihan terbaik yang saat ini bisa dilakukan oleh korban lumpur. Ia juga mendapatkan informasi jika aksi yang dilakukan guru honorer itu jumlahnya lebih besar dengan jumlah korban lumpur.

"Kalau tidak salah, jumlah pengunjuk rasa guru honorer tersebut mencapai angka 20 ribu orang, sedangkan kami hanya sekitar 1.800 orang saja. Artinya pemerintah akan lebih memperhatikan jumlah pengunjuk rasa yang memiliki jumlah yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit," katanya.

Faktor lain yang menyebabkan pembatalan itu, katanya, yaitu penggunaan Tugu Proklamasi yang sekiranya akan digunakan sebagai 'base camp' oleh korban lumpur, terlebih dahulu akan digunakan oleh guru honorer.

"Jadi , kami lebih baik membatalkan aksi ke Jakarta daripada kami harus memaksakan keinginan kami. Mungkin pada kesempatan berikutnya kami akan berangkat lagi ke Jakarta," katanya.

Sebelumnya, tujuan utama datang ke Jakarta yaitu ingin bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami ingin menagih kepada pak SBY terkait proses ganti rugi pembayaraan 20 persen ataupun 80 persen," katanya.

Mereka berharap ada kepastian soal ganti rugi sebelum Pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar. Pemerintah berjanji kalau penyelesaian ganti rugi akan selesai pada akhir 2009.

"Kami menuntut janji yang diucapkan oleh SBY dalam berbagai kesempatan," katanya.(*)