"Saya sudah mendengar itu. Tapi, umat Budha hingga kini masih menantika realisasinya," kata Budi di tengah Rapat Kerja (Raker) Departemen Agama di Jakarta, Jumat.
Dimintai komentarnya terkait bar yang menggunakan nama, simbul dan atribut agama Budha itu, Budi mengatakan, umat Budha sangat berharap pemiliknya segera mengganti nama barnya dan tidak lagi menggunakan atau mengaitkan dengan simbol atau atribut agama Budha.
"Ini semata demi tetap terpeliharanya kerukunan intern umat Budha di tanah air," kata Budi.
Budi mengimbau umat Budha di tanah air tetap bersabar karena mengubah nama tempat rekreasi tersebut butuh waktu.
Ia menjelaskan, pimpinan umat Budha di Jakarta sudah mengomunikasikan rasa keberatan umat Budha di tanah air atas penggunaan nama, simbul dan atribut pada Buddha Bar tersebut. Dan, manajemen Buddha Bar juga memberikan respon positif.
"Namun, untuk realisasinya itu masih ditunggu," katanya penuh harap.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebangsaan, Viktus Murin, menyatakan, kalangan pengusaha mestinya sensitif terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk dan sejak awal berdiri sebagai NKRI kita telah mengakui kebhinekaan bangsa dalam segala hal, baik itu suku, adat istiadat, ras dan agama maupun keyakinan, maka para pelaku bisnis pun seyoginya punya kesadaran demikian," katanya.
Mantan Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu minta pengertian organisasai dunia usaha seperti Kadin Indonesia, API, Hipmi, Gapensi, PHRI, AKLI, Aprindo, Aprisindo, dan seterusnya, bisa melakukan upaya khusus mengenai ini.
"Minimal ada edaran di internal mereka, bahwa usaha apa pun yang dikembangkan tidak ada masalah, asalkan menjaga rasa kebersamaan sesama saudara sebangsa," ujarnya.
Terkait dengan kasus Buddha Bar, ia berharap dapat diselesaikan cepat, agar tidak memicu semakin besarnya eskalasi sentimen dan sensitivitas.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
