PPLN di Luar Negeri Lebih Rumit

London (ANTARA News) - Pelaksanaan Pemilu di luar negeri dinilai lebih rumit dengan mobilitas dan kompleksitas warga Indonesia yang mengharuskan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bekerja lebih cermat.

Hal itu terungkap dalam pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu tahun 2009 di Jeddah, 6-8 Maret, ujar Ketua PPLN Moskow, M. Aji Surya, yang ikut dalam pertemuan kepada koresponden ANTARA News London, Jumat.

Bimbingan yang juga dihadiri dari Tim KPU dan Pokja PPLN ini diikuti 41 peserta dari 15 PPLN yang utamanya datang dari wilayah Timur tengah.

Wakil dari KPU, Syamsul Bahri Muis mengakui pelaksanaan pemilu kali ini memang relatif rumit dan banyak pekerjaan harus dilakukan secara simultan.

Terjadi beberapa kelambatan yang dilakukan oleh stake holders sehingga beberapa target terlambat. Padahal amanat undang-undang menyebutkan bahwa pemilu harus dilakukan secara efektif dan efisien, katanya.

Sementara itu Konjen Jeddah, Gatot Abdullah Mansyur memberikan sinyal bahwa pemilu di kantong-kantong penduduk Indonesia di luar negeri akan sangat rawan masalah, khususnya di UAE, Kuwait, Saudi.

Hal itu disebabkan mobilitas warga terlalu cepat yang bisa berjumlah 1.000 warga setiap harinya.

"Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), karena yang sudah tetap menghilang tanpa pemberitahuan dan yang datang juga tidak lapor," katanya.

Oleh karenanya Konjen meminta KPU dapat memberikan arahan dan sikap yang luwes atas berbagai perkembangan karena bisa berpotensi konflik.

"Bayangkan bila satu bus WNI datang ke KJRI mau nyontreng padahal ia tidak tertera dalam DPT, apakah mereka kita terima dengan bukti paspor saja? Padahal kalau kita tolak sesuai aturan bisa terjadi keributan," tambahnya.

Di PPLN Sanaa lain lagi masalahnya. Pengiriman suara melalui pos belum tentu sampai karena sistem yang ada belum baik. Mereka usulkan dibolehkan membawanya via kurir naik pesawat sebab bila melalui darat sangat rawan.

Di negara lain bahkan pemerintah setempat dengan tegas tidak membolehkan pelaksanaan pemilu kecuali di kantor-kantor pemerintah RI.

"Bila ini terjadi, pengumuman calon pemilih sebelum pelaksanaan pemilu akan memenuhi dinding kantor perwakilan. Wong mereka lebih dari 50 ribu orang," katanya.

Rakor bimbingan teknis di Jeddah ini membahas masalah yang ada kaitannya dengan teknis pemungutan suara, perhitungan suara, tata cara pemberian suara serta pertanggungjawaban anggaran PPLN tahun 2009. Bimbingan akan berakhir Minggu malam. (*)