Perpers 80/2019 diharapkan percepat pengembangan selatan Jatim

Surabaya (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengharapkan hadirnya Perpers 80/2019 bisa mempercepat pengembangan kawasan selatan wilayah Jatim, sebab pembangunan daerah di kawasan tersebut saat ini masih lambat.

"Saat ini, sudah 18 tahun berlangsung pembangunan prasarana JLS sepanjang 700 kilometer itu baru mencapai 400 kilometer atau 56 persen. Oleh karena itu, Perpres 80/2019 diharapkan mempercepat pembangunan JLS yang menghubungkan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi," kata Adik di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, dengan hadirnya Perpes tersebut, pengembangan kawasan selatan Jatim juga diharapkan bisa mengurangi disparitas sosial ekonomi antara kawasan selatan dan utara.

"Kalau dinamika ekonomi di wilayah selatan itu tumbuh, otomatis terjadi lonjakan kesejahteraan rakyat dan sektor swasta juga lebih hidup, oleh karena itu aspek pertama yang harus segera disentuh adalah perbaikan infrastruktur di kawasan selatan Jatim," katanya.

Presiden Joko Widodo pada November 2019 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proyek pembangunan JLS saat ini sedang dikerjakan sepanjang 17,8 kilometer, yaitu dari Balekambang hingga Kedungsalam, yang meliputi wilayah Kabupaten Malang hingga perbatasan Kabupaten Blitar.

Khofifah memaparkan proyek infrastruktur jalan JLS seluruhnya dibangun sepanjang 684 kilometer dari Banyuwangi hingga Tulungagung, Jawa Timur. Dan dari 684 kilometer itu, 382 kilometer di antaranya proses pembangunannya sudah berjalan dan selesai.

"Saat ini sedang berlangsung pembangunan JLS sepanjang 72 kilometer yang dibiayai oleh IDB," ujarnya.

Sisanya, lanjut Khofifah, sepanjang 215 kilometer akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Untuk pembangunan sepanjang 215 kilometer yang menggunakan APBN Kementerian PUPR ini, sepanjang 30 kilometer di antaranya sudah dilakukan pembebasan lahan," ucapnya.

Mantan Menteri Sosial itu berharap setiap kepala daerah yang areanya dilalui proyek JLS turut membantu menyediakan lahan agar Kementerian PUPR segera memiliki gambaran pembebasannya, sehingga cepat dibangun.

"Untuk pembangunan JLS sepanjang 17,8 kilometer di wilayah Kabupaten Malang hingga perbatasan Blitar yang sekarang sedang dalam proses pembangunan, seperti kita saksikan bersama tadi, ada lima jembatan yang akan melaluinya. Diprediksi akan selesai dibangun pada tahun 2022," ujarnya.