Pemerintah diminta laksanakan putusan MA soal iuran BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kami meminta agar pemerintah segera mengeksekusi putusan MA tersebut sehingga kenaikan iuran tidak jadi diberlakukan," kata Saleh saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan seluruh fraksi di Komisi IX DPR sudah memiliki kesepahaman dan kesepakatan kolektif bahwa belum waktunya menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Karena itu, Saleh memuji putusan MA yang mengabulkan gugatan yang disampaikan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

"Kami melihat pemerintah memiliki anggaran untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Terbukti banyak pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah," tuturnya.

Menurut Saleh, harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia adalah kesehatan masyarakat.

MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.

Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.*