Aksi protes RUU Cipta Kerja, PDIP pastikan pemerintah buka dialog

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya akan memastikan pemerintah membuka diri dan berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan dengan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Hasto usai menerima jajaran Partai Buruh Australia yang berkunjung ke kantor pusat partai itu, di Jakarta, Senin, mengatakan, sebagai parpol pengusung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, tentunya PDIP ikut memberikan dukungan atas RUU itu.

Sebab, lanjut dia, substansi RUU memiliki niatan baik yang memberikan jalan terwujudnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dan itu merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur di dalam konstitusi.

Namun, disadari sepenuhnya oleh PDIP bahwa ada berbagai aspirasi menyangkut substansi RUU itu.

"Maka kami mendengar, partai membuka diri terhadap dialog. Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas RUU Cika tersebut sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi pembahasan omnibus law ini," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Apalagi, lanjut Hasto, PDIP juga memiliki konstituen dari kalangan buruh, sehingga wajib bagi pihaknya untuk menaruh perhatian.

"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut. Tetapi kami menyakini komitmen Presiden Jokowi, karena beliau sebagai pemimpin rakyat yang muncul dari bawah, orientasi Pak Jokowi berbeda dengan (pemimpin, red) yang lain dalam menjalankan perintah Konstitusi itu," ujarnya.

Ketika ditanya soal adanya rencana aksi massa, Hasto menegaskan lagi bahwa ada komitmen dialog dari PDIP, termasuk dengan berbagai konfederasi buruh.

PDIP bahkan akan membentuk tim khusus yang menangani isu RUU ini termasuk menyerap aspirasi yang ada.

Ia menambahkan, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang aspiratif, mendahulukan dialog, sehingga hal ini seharusnya menjadi landasan bagi semua pihak jika ingin bersama-sama menciptakan disain penciptaan lapangan kerja sebagai perintah Konstitusi.

"Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," ujar Hasto.