Penyelenggaraan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang diberikan G20 kepada Indonesia untuk menjadi chair WG4 bersama dengan Perancis. Ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu chair WG4 adalah karena inisiatif Indonesia dalam Pertemuan Para Pemimpin G20 di Washington DC bulan November 2008. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengusulkan agar MDBs membuat instrumen budget support bagi emerging markets yang digunakan untuk mendukung kebijakan counter-cyclical guna memitigasi dampak krisis, dan memastikan jalannya program pencapaian MDGs.
Agenda pertemuan Jakarta adalah mendapatkan penjelasan dari MDBs mengenai isu utama dalam upaya penanggulangan krisis global, yaitu instrumen penanggulangan krisis, kecukupan modal MDBs dalam rangka menanggulangi krisis global, serta reformasi governance MDBs untuk meningkatkan efektifitas manajemen dalam menanggulangi krisis. Dalam pertemuan tersebut, G20 juga mendapatkan masukan dari non-G20 yaitu Belanda (mewakili negara donor), serta G24 dan African Union (mewakili negara berkembang dan LICs).
Pada hari itu juga diadakan drafting session yang dipimpin oleh Indonesia dan Perancis untuk memfinalisasi common principles & action plan G20 dalam rangka reformasi MDBs. Draft hasil finalisasi tersebut akan diserahkan kepada para Menteri Keuangan G20 dan akan diajukan ke forum G20 Leaders Summit di London tanggal 2 April 2009.
Secara umum para Deputi G20 hasil pembahasan WG4 adalah:
a. G20 sepakat bahwa MDBs harus berkontribusi untuk menjamin ketersediaan dukungan pendanaan bagi negara berkembang yang mengalami kesulitan akibat langkanya likuiditas di pasar internasional. Fokus utama adalah pada upaya membentuk instrumen baru dan meningkatkan efektivitas instrumen yang telah ada agar dapat digunakan secara cepat dan terarah.
b. Perlunya review menyeluruh terhadap kecukupan modal bagi seluruh MDBs dalam rangka instrumen krisis. Fokus utama adalah pada mencapai konsensus G20 mengenai peningkatan modal (general capital increase) di ADB yang akan diputuskan pada Annual Meeting di Bali bulan Mei 2009.
c. Perlunya mempercepat proses reformasi governance MDBs, termasuk pemilihan manajemen yang lebih transparan dan merit-based, peningkatan peran country office, dan reformasi kuota untuk mencapai keseimbangan voice and representation antara negara maju dan negara berkembang.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Harry Z. Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009
