Informasi yang diterima ANTARA dari warga masyarakat yang bermukim di daerah tersebut, Kamis, menyebutkan puluhan gajah belum beranjak dari daerah mereka sejak kawanan gajah itu mengamuk pada Rabu (4/3) hingga menewaskan seorang warga.
"Belum ada perhatian dari pemerintah untuk mengusir gajah dari pemukiman kami. Padahal gajah-gajah ini dilindungi pemerintah," ujar salah seorang warga Karang Rejo, Balai Makam, Yanto(32) .
Yanto mengatakan kawanan gajah liar berjumlah puluhan ekor itu mulai memasuki ladang yang dekat dengan pemukiman masyarakat Rabu malam sekitar pukul 22.00 . Hingga Kamis dinihari , kawanan gajah tersebut berada di kawasan terbuka tidak jauh dari perkampungan penduduk.
Menurut dia, sepanjang malam masyarakat bersiaga agar kawanan hewan bertubuh tambun itu tidak masuk pemukiman.
"Sepanjang malam kami mengusir kawanan gajah dengan peralatan seadanya yang dapat menimbulkan suara gemuruh dan cahaya. Tidak hanya karbit bambu tetapi juga ember plastik ataupun api obor," ujar Retry yang juga warga Balai Makam.
Ia yang juga Direktur Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Duri mengatakan, areal yang dimasuki kawanan gajah tidak jauh dari pipa minyak Chevron. Jalan koridor perusahaan minyak tersebut merupakan pemisah antara kawasan semak belukar dengan ladang dan pemukiman penduduk.
"Dinihari tadi, kami melihat kawanan gajah telah berada di balik pipa minyak, mereka telah berada di daerah semak belukar. Tapi nanti malam masuk lagi ke kawasan berpenduduk," ungkap Retry.
Ia mengatakan, telah sebulan ini warga Balai Makam saban malam bersiaga mengusir gajah, walau tanaman mereka baik berupa pisang, nangka, kelapa dan tanaman palawija telah habis disantap hewan berbelalai itu.
"Gajah-gajah liar itu berputar-putar saja dilingkungan tempat tinggal kami. Diusir dari kawasan kami RT 1, ke kawasan tetangga pula dia masuk. Diusir dari RT 2 masuk pula ke daerah kami. Itulah terus-menerus dalam sebulan terakhir ini," ujar Retry.
Aktivis LSM ini meminta perhatian pemerintah terutama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Dinas Kehutanan yang menangani masalah gajah untuk mengatasi kelakuan liar hewan yang dilindungi itu.
"Sampai sekarang, tidak ada perhatian dari KSDA ataupun Dinas Kehutanan baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten Bengkalis untuk mengatasi gangguan gajah di daerah kami," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
