Menurut keterangan Perutusan Tetap Indonesia pada PBB dan Organisasi Internasional lain di Jenewa, yang diterima ANTARA di Jakarta pada Rabu, pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri di hadapan unsur tingkat tinggi tersebut dalam sidang ke-10 Dewan HAM di Palais des Nations, Kantor PBB Jenewa, Swiss.
Menteri Luar Negeri juga menyampaikan bahwa pembangunan, HAM dan demokrasi merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. "Hubungan antara pembangunan dan demokrasi tercermin pada kenyataan bahwa pembangunan ekonomi kondusif bagi demokratisasi," katanya.
Untuk itu, tambahnya, pertumbuhan ekonomi sulit dicapai apabila demokratisasi terabaikan, sebab rakyat pada akhirnya menuntut kebebasan berpolitik serta pemenuhan hak sipil dan politik sebagaimana dialami di Indonesia antara 1970 dan 1990-an.
Hassan menilai, memberikan perhatian berlebihan terhadap pembangunan ekonomi dan mengabaikan perkembangan politik merupakan resep bagi multi-krisis. Untuk itu, katanya, penting menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan politik.
Ia juga menyampaikan perkembangan temu puncak ASEAN, bahwa telah disepakati peta jalan baru untuk keterpaduan penuh ASEAN pada 2015, yang mencakup integrasi politik, keamanan, ekonomi dan sosial politik.
Berdasarkan atas Piagam ASEAN, yang baru, negara anggota giat melakukan pemajuan pembangunan politik, pemajuan dan perlindungan HAM, serta pemerintahan bersih dalam agenda kerjasama ASEAN.
Piagam ASEAN, katanya, juga memberikan mandat bagi pembentukan badan HAM ASEAN, yang diharapkan selesai pada Juli 2009. Indonesia berharap badan HAM tersebut menjadi badan kredibel dan efektif, sehingga dapat memberi keseimbangan pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Luar Negeri juga menegaskan bahwa konsep demokrasi dan HAM sudah terbentuk kuat dalam diskursus antar-pemerintah dan yakin bahwa kemajuan pada akhirnya tercapai.
Unsur Tingkat Tinggi sidang ke-10 Dewan HAM kali ini secara resmi dibuka Presiden Dewan HAM Martin Uhumoibi (Nigeria) dan Komisaris Tinggi HAM Navanethem Pillay pada 2 Maret 2009 dan dihadiri tiga Wakil Perdana Menteri, 71 Menteri dan Pejabat Tinggi lain dari berbagai negara. Sidang ke-10 Dewan HAM dijadwalkan berlangsung sampai 27 Maret 2009.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
