Indonesia diminta jadi penengah konflik internal di Thailand Selatan

Ini momentum bagi Bapak Presiden Jokowi sebagai tokoh perdamaian internasional

Jakarta (ANTARA) - Indonesia diminta jadi penengah dan juru damai bagi konflik internal di wilayah Thailand Selatan yang sudah lebih dari 60 tahun terjadi di wilayah tersebut.

Tokoh intelijen senior yang juga tokoh perdamaian internasional Suhendra Hadikuntono, di Jakarta, Senin, mengatakan ia telah secara khusus bertemu dengan Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Parlemen Thailand Dr Datuk Seri Sutipan Siririkanon untuk membahas hal tersebut.

"Ini momentum bagi Bapak Presiden Jokowi sebagai tokoh perdamaian internasional. Selanjutnya saya menunggu arahan beliau," kata Suhendra.

Suhendra menerima tamu kehormatan dari Thailand tersebut, di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Kunjungan Sutipan ini terjadi di tengah konflik internal yang meruncing di Thailand Selatan, sehingga Thailand meminta Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam menyiapkan skema perdamaian di wilayahnya.
Baca juga: Partai oposisi dibubarkan, anggota parlemen Thailand gabung grup baru

Sutipan yang juga representasi kaum muslim di Thailand selatan meminta Indonesia menjadi juru damai konflik yang sudah lebih dari 60 tahun terjadi di wilayahnya. Hal ini disampaikan Sutipan dalam pembicaraan langsung dengan Suhendra.

Konflik di Thailand selatan antara umat muslim yang merasa dimarjinalkan atau diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Thailand telah terjadi sejak 1960.

Konflik bermula dari aneksasi atau pencaplokan wilayah dan kedaulatan Kesultanan Pattani oleh negara Thailand.

Selain Pattani, tiga provinsi lain yang berpenduduk mayoritas muslim juga dianggap mendapat perlakuan diskriminatif, yakni Yala, Narathiwat, dan Songkhla.

Perlawanan terhadap pemerintah pusat Thailand dilakukan oleh The Pattani United Liberation Organisation (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP).

Muslim di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan, antara lain Pattani (80 persen), Yala (68,9 persen), Narathiwat, Satun (67,8 persen), dan Songkhla.
Baca juga: Panglima AD Thailand belajar penanganan konflik ke Aceh

Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah Kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum Kerajaan Sukhotai berdiri.

Konflik itu kini terus berlarut dan semakin meruncing karena Pemerintah Thailand dianggap terlalu represif dalam merespons aspirasi kaum melayu muslim di Thailand Selatan.

Jumlah korban selama konflik sampai saat ini sudah mencapai ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang luka-luka.

Konflik tak kunjung bisa ditengahi, bahkan November 2019 lalu, 39 jiwa lainnya kembali menjadi korban.

Suhendra mengaku sudah menyiapkan “road map” dan skema perdamaian di Thailand Selatan, dan akan minta restu secara khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).