Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR RI meminta Pemerintah melakukan perbaikan mekanisme penyaluran stimulus agar terserap secara maksimal, termasuk sanksi bagi kuasa pengguna anggaran yang gagal menyerap stimulus. "Penambahan stimulus untuk pembangunan infrastruktur, akan dapat menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diminimalisasi," kata Ketua DPR RI, HR Agung Laksono ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang III di depan Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga berpendapat, stimulus yang efektif akan mendongkrak konsumsi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. "Sebab, konsumsi dalam negeri yang kuat, akan mendorong peningkatan produksi lokal," tandasnya. Sebagaimana diketahui, dalam masa sidang ini, DPR RI dan Pemerintah telah membahas serta menyetujui stimulus fiskal dengan jumlah Rp73,3 triliun atau 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Yang pasti, stimulus fiskal ini perlu dilakukan demi mendorong perkembangan sektor riil. Selain itu, sekali lagi perlu ditegaskan di sini, bahwa diharapkan stimulus yang efektif akan mendongkrak konsumsi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Sebab, seperti saya katakan tadi, konsumsi dalam negeri yang kuat, mendorong peningkatan produksi lokal," ujarnya lagi.Menanggapi gejolak mata uang rupiah yang menembus angka di atas Rp12.000 per dolar, Ketua DPR RI meminta otoritas moneter untuk terus memantau pergerakan rupiah tersebut. "Yakni dengan melakukan antisipasi, agar nilai rupiah tidak terperosok lebih dalam lagi," katanya. Agung Laksono juga mengatakan, nilai mata uang rupiah yang menembus Rp12.000 per dolar merupakan angka terburuk dalam beberapa bulan terakhir. "Terdepreasinya nilai rupiah nampaknya tidak kuasa membendung derasnya permintaan dolar Amerika," ungkapnya. Bagi DPR RI, demikian Agung Laksono, situasi ini memang dapat dipahami. "Yakni, bahwa ini merupakan konsekuensi dari globalisasi ekonomi yang disebabkan ketidakpastian ekonomi Amerika," ujarnya. Namum, menurutnya, rupiah akan terus menerus tertekan, karena sebagian masyarakat yang mampu, dan lembaga-lembaga keuangan akan menahan mata uang dolar. "Mereka merasa lebih aman memegang dolar mengingat kekhawatiran atas pelaksanaan Pemilu 2009," kata Agung Laksono lagi.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
