Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah 71 pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) minta pindah kembali ke Depnakertrans karena suasana kerja di tempat mereka saat ini sudah tidak kondusif. Sekjen Depnakertrans, Besar Setyoko di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya akan menerima pegawai tersebut karena mereka sebelumnya adalah pegawai Depnakertrans yang bermutasi, seiring dengan pembentukan BNP2TKI. "Kami akan menerimanya, yang pentingnya sesuai dengan prosedur," katanya. Menimbang kondisi tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja Kepala BNP2TKI, agar program penempatan TKI ke mancanegara, termasuk penempatan berbasis G to G, tidak terganggu. Besar mengatakan pihaknya sudah melaporkan hal itu ke Badan Kepegawaian Nasional, dan badan itu meminta agar proses pemindahan sesuai dengan prosedur yang ada. Menakertrans Erman Suparno juga meminta Sekjen Depnakertrans menindaklanjuti permintaan ke-71 pegawai tersebut. Besar berharap BNP2TKI juga memproses prosedur pemindahan tersebut sesuai aturan yang ada agar tidak pihak-pihak yang dirugikan. Ketika ditanya apakah ada pekerjaan untuk 71 pegawai tersebut, Besar mengatakan saat ini Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Depnakertrans memiliki banyak tugas sehingga membutuhkan banyak pegawai. Besar juga menyatakan hingga saat ini belum ada pegawai yang minta pindah membatalkan niatnya. "Yang ada sama kita masih 71 pegawai itu sesuai surat dan data yang mereka lampirkan," kata Besar. Dalam suratnya kepada Kepala BNP2TKI, para pegawai tersebut meminta agar proses kepindahan mereka tidak dipersulit. Hal itu dikemukakan karena sebagian dari mereka seperti dihakimi layaknya pelaku kriminal, diinterogasi dan diintimidasi.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
