DPRD akan Laporkan Gubernur Jatim ke Presiden

Surabaya (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jatim akan melaporkan Gubernur Jatim, Soekarwo, ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait instruksinya untuk menangguhkan penggunaan dana APBD dan APBN 2009.

"Selain ke Presiden, kami juga akan berkirim surat ke Mendagri dan Menteri Keuangan," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jatim, Yusuf Husni, di Surabaya, Selasa.

Dia mengatakan, surat penangguhan pencairan anggaran proyek APBD dan APBN tersebut jelas bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat yang justru meminta mempercepat pencairan dana akibat krisis.

"Penangguhan tersebut juga menyalahi Perda APBD Jatim yang sudah disahkan dewan dan disetujui oleh Mendagri Mardiyanto. Gubernur boleh berdalih sikap itu hanya untuk proyek-proyek besar, tapi fakta di lapangan hampir semua proyek pembangunan tidak jalan," kata anggota Komisi B tersebut.

Dia mengatakan, sikap tersebut cukup ironi karena dilakukan pada saat sejumlah daerah di Jatim dilanda bencana yang membutuhkan recovery (pemulihan) secepatnya dari proyek Pemprov Jatim.

"Sejumlah kepala dinas dan biro yang jadi mitra komisi B juga sudah kami panggil. Semua tidak ada yang berani melanggar instruksi atasannya sehingga tidak ada proyek yang jalan," katanya.

Dia menyarankan pada gubernur agar anggaran triwulan I dan II tetap dicairkan, sedangkan anggaran proyek triwulan ketiga dan keempat ditangguhkan dulu sambil menunggu pengesahan RPJPD.

"Untuk PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2009 bisa dipercepat bulan April atau Mei. Itu bisa jadi jalan keluar," katanya.

Kendati dewan berencana melaporkan ke presiden, tapi dewan juga mulai bersedia membahas usulan gubernur membahas Raperda RPJPD.

Selasa (3/3), dewan menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun 2009 untuk membahas tiga raperda (rancangan peraturan daerah) dengan agenda penyampaian nota penjelasan gubernur tentang tiga Raperda salah satunya Raperda tentang RPJPD.

Sebanyak 57 anggota dewan hadir pada rapat tersebut, termasuk Ketua Komisi E, Saleh Ismail Mukadar. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Suhartono juga dihadiri Gubernur Soekarwo dan pejabat Pemprov Jatim.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, penangguhan dana proyek tersebut semata dilakukan karena ada usulan penghematan dan lain-lain dalam program recovery.
(*)