Pejabat Diminta Tidak Bangun Vila di Bopuncur

Jakarta, (ANTARA News) - Wagub Jawa Barat Dede Yusuf meminta para pejabat pemerintahan di pusat, termasuk para anggota kabinet, agar tidak membangun vila di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopuncur).

Permintaan Dede Yusuf itu dikemukakan Dede di hadapan empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) saat saat penanaman pohon dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kec Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa.

"Bapak-bapak menteri yang hadir di sini apakah punya vila," tanya dan empat menteri yang hadir, yakni Menteri PU Djoko Kirmanto, Menhut M.S. Ka`ban, Mentan Anton Apriantono, dan Menteri Negara LH Rachmat Witoelar spontan menggeleng atas pertanyaan itu.

Rachmat Witoelar malah mengangkat tangannya untuk mempertegas tidak punya vila di Bopuncur. Bopuncur sangat strategis karena jadi kawasan lindung bagi konservasi DAS Ciliwung yang airnya mengalir sampai Ibu Kota Jakarta.

"Para menteri yang hadir di sini saya yakin tidak punya vila di kawasan terlarang karena menteri-menterinya zaman reformasi," ujar Dede.

Selama ini pemerintah kesulitan menertiban kawasan Bopuncur karena banyak berdiri vila yang dimiliki orang kuat Jakarta, termasuk sejumlah pejabat Orde Baru dan para pensiunan jenderal. "Bersama empat menteri yang hadir di sini, kita akan tegas menegakan aturan. Tapi Pemprov harus dapat support pusat," jelas Dede.

Kader PAN ini mengusulkan agar pemerintah pusat memberi kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan DAS Ciliwung dan ia juga meminta pemerintah pusat menyelamatkan seluruh DAS.

"Jangan karena Ciliwung melintas ibu kota negara lalu pusat begitu serius. Kita ingin seluruh DAS diselamatkan," tandasnya.(*)