Dua buldoser meratakan sebuah rumah yang dimiliki oleh Mahmoud al-Abbasi di lingkungan Arab Silwan di tanah Arab yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Pemerintah Israel mengatakan rumah itu dibangun tanpa izin pemerintah kotamadya.
Beberapa warga Palestina mengatakan izin bangunan hampir tidak mungkin diperoleh dari balai kota Jerusalem Israel, dan mengatakan hal itu merupakan bagian dari kebijakan untuk mengusir warga Arab.
Kotamadya Jerusalem mengatakan pekan lalu, kota itu merencanakan untuk membongkar 88 rumah, meskipun tidak dengan segera, yang dibangun tanpa izin di bagian lain Silwan, dekat dinding Kota Tua Jerusalem, untuk membuat taman umum.
"Seluruh lingkungan itu terancam dengan ini (pembongkaran). Kami telah minta izin tapi kami ditolak. Delapan dari kami tinggal di rumah ini," Abbasi mengatakan setelah rumahnya dibongkar.
Hatem Abdel Qader, seorang penasehat pemerintah otonomi Palestina dalam urusan Jerusalem, mengatakan tindakan Israel itu merupakan "pesan pada Palestina bahwa pembongkaran rumah akan berlanjut".
Seorang jurubicara polisi Israel mengatakan sebuah rumah Palestina "yang dibangun secara tidak sah" juga dihancurkan di Jabal Mukaver, di lingkungan permukiman lainnya di Jerusalem Timur.
Israel menganggap seluruh Jerusalem "ibukota persatuan dan kekal"-nya tapi tidak memperoleh pengakuan internasional atas klaimnya itu.
Pemerintah otonomi Palestina mengatakan pihaknya menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibukota negara yang mereka harapkan akan dibentuk di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Hillary, yang menghadiri konferensi pembangunan kembali Gaza di Mesir, Senin, akan tiba di Israel malam hari ini.
Ia akan menemui para pemimpin Israel Selasa dan pemimpin Palestina Rabu, melakukan langkah pertamanya di kawasan itu untuk menggerakkan pembicaraan damai setelah serangan Israel 22 hari di Gaza yang dilancarkan Desember.
Masa depan Jerusalem merupakan pokok persengketaan dalam pembicaraan damai yang telah dimulai lagi oleh pemerintah Bush pada akhir 2007. Sekiar 500.000 orang Yahudi dan 260.000 warga Palestina tinggal di kota itu.
PM Israel yang ditunjuk, Benyamin Netanyahu, yang sedang berupaya untuk membentuk pemerintah yang dipimpin oleh partai sayap-kanannya Likud setelah pemilihan 10 Februari, ingin mengalihkan pusat pembicaraan dari masalah wilayah ke penguatan ekonomi Palestina.
Para pemimpin Palestina menolak konsep "perdamaian ekonomi" itu.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
