Pemilu Diamankan 300 Ribu Polisi

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengemukakan, pihaknya telah menyiagakan sekira 300 ribu polisi untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2009.

Dalam rapat kerja jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin, ia mengatakan, anggota Polri itu akan dikerahkan antara lain ke tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

"Namun, dalam pengerahannya kami masih menunggu data akhir KPU tentang jumlah TPS. Saat ini, jumlah TPS di dalam neegeri sesuai data KPU pada 9 Januari 2009 adalah 527.344 dan 873 TPS di luar negeri," tuturnya.

Tentang kepastian jumlah TPS itu, lanjut dia, akan dilakukan KPU pada 4 Maret 2009. "Kepastian jumlah TPS itu akan berpengaruh terhadap pola pengamanan yang akan dilakukan Polri berkoordinasi dengan pihak lain seperti KPPS, Linmas dan TNI," katanya.

Bambang menambahkan, TPS-TPS itu tersebar di 33 propinsi, 350 kabupaten, 91 kota, 5.524 kecamatan, 65.260 desa dan 7.788 kelurahan yang berada di wilayah hukum Polri, pada 33 Polda, 17 Polwil, empat Polwiltabes, 15 Poltabes, delapan Polres Metro, 360 Polres dan 5.094 Polsek.

Tentang penggolongan TPS aman, TPS rawan 1 dan TPS rawan 2, Kapolri menjelaskan, pengkategorian itu menunjukkan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah di Indonesia yang tidak sama.

"Ada TPS yang berada di daerah rawan secara geografis, ada pula TPS yang berada di daerah yang rawan secara kriminalitas. Khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak ada TPS aman, TPS rawan 1 dan TPS rawan 2. Yang ada adalah TPS kurang aman, TPS rawan 1 dan TPS rawan 2," tuturnya.

Terkait perbantuan TNI dalam pengamanan TPS, Bambang mengatakan, keterlibatan TNI akan dilakukan di daerah kurang aman, daerah rawan 1 dan daerah rawan 2.

"Untuk pelaksanaannya itu diserahkan langsung pada koordinasi antara Kodam dan Polda setempat sesuai hasil kesepakatan antara Panglima TNI dan Kapolri," ujarnya.

Dalam pengamanan itu, Kapolri menekankan, aparat Polri tidak boleh meminta bantuan Pemda setempat mengingat alokasi dana sebesar Rp1,8 triliun telah dibagikan sejak Januari 2009 ke sekira 1.032 satuan kerja di setiap Polres.(*)