Kapolres: Tokoh adat dua suku desa Andosi komit jaga kamtibmas

Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor (Polres) Flores Timur, AKBP Deny Abrahams, mengemukakan para tokoh adat dari dua suku yang berkonflik memperebutkan lahan di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, telah menyatakan komitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Sudah kami lakukan pendekatan kepada tokoh adat dari dua suku yang berkonflik di Sandosi dan kedua belah pihak menyatakan berkomitmen untuk menjaga situasi kamtibmas saat ini agar tetap kondusif,” katanya ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Sabtu.

Baca juga: Pemakaman enam korban "perang tanding" di Adonara dijaga ketat aparat

Baca juga: Kapolres Flores Timur: Situasi kamtibmas di Sandosi aman terkendali

Baca juga: Konflik antarwarga memperebutkan lahan pecah di Pulau Adonara NTT

Dia mengatakan, tokoh adat dari kedua suku yakni suku Kwaelaga dan suku Lamatokan menyadari bahwa peristiwa “perang tanding” yang merenggut enam korban jiwa tersebut merupakan sebuah musibah dan mereka tidak menginginkan terjadi lagi.

“Mereka menyatakan siap membantu aparat keamanan menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” Deny Abrahams.

Dia menambahkan, meski demikian aparat keamanan TNI-Polri setempat serta personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dengan jumlah lebih dari 300 personel masih berada di lapangan untuk memastikan situasi aman dan tekendali.

Sebelumnya, konflik “perang tanding” antarawarga dari dua suku di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pecah pada Kamis (5/3) pagi sekitar Pukul 10.00 WITA di lahan perkebunan Wulen Wata, sekitar Pantai Bani.

Konflik tersebut menelan korban jiwa sebanyak enam orang masing-masing di antaranya, MKK (80), YMS (70), YOT (56), dan SR (68) dari suku Kwaelaga, sedang dari Suku Lamatokan yakni YH (70) dan WK (80).

Enam korban yang tewas telah dimakamkan pada Jumat (6/7) yang dihadiri langsung Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon besama unsur pimpinan kepolisian dan TNI di daerah setempat serta unsur pemerintah di tingkat bawah.

Baca juga: Setiap desa perlu miliki peta kawasan untuk hindari konflik lahan

Baca juga: KSP sepakati 14 hari percepat penyelesaian konflik agraria kehutanan

Baca juga: Jokowi instruksikan Gubernur Riau selesaikan konflik lahan Gondai