Kupang (ANTARA News) - Lebih dari 500 mahasiswa Timor Leste (TL) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan lambannya pengiriman dana beasiswa dari pemerintahan Perdana Menteri TL, Ramos Horta, sehingga mereka kini bingung untuk melanjutkan pendidikan di NTT.

"Kami sudah sampaikan keluhan itu sejak pertengahan tahun lalu, namun sampai sekarang belum direalisasi. Kami bingung dan sekarang Konsul Timor Leste di Kupang terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Timor Leste," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Timor Leste di Kupang, Arlindo do Carmo, di Kupang, Senin.

Dia mengatakan, pemerintah Timor Leste memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang memasuki masa penulisan skripsi dan membantu para mahasiswa yang memiliki indeks prestasi (IP) di atas 2,70.

Menurut dia, realisasi dana beasiswa oleh pemerintahan Perdana Menteri Ramos Horta, sangat lamban, padahal jika dana itu lebih cepat direalisasikan, maka akan bisa membantu mahasiswa yang menggarap skripsi dan meringankan biaya hidup mahasiswa yang memiliki IP di atas 2,70.

"Para mahasiswa mengaku telah menyampaikan keluhan itu kepada pejabat Konsulat Timor Leste di Kupang dan para pejabat konsulat berjanji meneruskan keluhan itu kepada pemerintah Timor Leste di Dili," katanya.

Sejumlah mahasiswa yang sedang menulis skripsi, katanya, khawatir dana itu cair sesudah mereka ujian skripsi sehingga tidak lagi berhak menerimanya atau bahkan tidak ada realisasi sama sekali.

Dia mengaku, banyak pemuda Timor Leste yang memilih menempuh pendidikan tinggi di NTT karena kedekatan secara geografis dan kultur.

Perguruan tinggi yang dijadikan mahasiswa asal Timor Leste untuk menimba ilmu antara lain Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) dan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Universitas Kristen Artha Wacana dan Universitas Timor.

"Sejumlah menteri kabinet Timor Leste saat ini adalah lulusan universitas di Kupang," katanya.

Menanggapi hal itu, Konsul Timor Leste di Kupang, Caetano de Sousa Guterres, SH, MH, saat dikonfirmasi masalah itu, menyatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Timor Leste di Dili.

Selain mengeluhkan lambannya dana beasiswa dari pemerintah Timor Leste, para mahasiswa itu juga mengeluhkan lambannya pengurusan visa izin belajar dari pemerintah Indonesia.

Biaya untuk memperbarui izin visa, katanya, juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 pengurusan visa izin belajar sekitar Rp400.000, namun pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp750.000. Mereka berharap, biaya itu tidak naik lagi pada tahun 2009 ini. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009