Rektor IPB: Pembangunan politik, ekonomi, dan ekologi harus harmonis

Saat ini, para pemangku kepentingan dari aspek tersebut masih berjalan sendiri-sendiri

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Rektor IPB University Arif Satria mengatakan pembangunan nasional pada aspek politik, ekonomi, dan ekologi, harus berjalan secara harmonis agar Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera.

"Saat ini, para pemangku kepentingan dari aspek tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan melakukan pembangunan dengan kebijakannya sendiri, masih belum menyatu," kata Arif Satria pada peluncuran bukunya berjudul "Politik Sumber Daya Alam" di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Hadir pada kegiatan itu antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, mantan Kepala BKKBN Haryono Suyono, dan direksi sejumlah BUMN.

Menurut Arif, jika pembangunan pada aspek politik, ekonomi, dan lingkungan, yang banyak mengandung sumber daya alam, berjalan sendiri-sendiri, maka dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan yang menjadi korban adalah rakyat.

Karena itu, melalui buku "Politik Sumber Daya Alam" yang ditulisnya, Arif Satria mengusulkan, pembangunan pada aspek politik, ekonomi, dan ekologi, harus sejalan dan harmonis.

"Saya mengusulkan politik yang menjadi kekuatan dalam negara, dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan untuk berjalan secara harmonis," katanya.

Arif Satria mencontohkan, dalam konstitusi UUD 1945, mengatur soal politik, ekonomi, dan sumber daya alam, sehingga ketiga aspek ini bisa diatur harmonisasinya melalui regulasi, sehingga tidak memiliki dampak yang mengganggu lingkungan.

"Kekuatan politik yang dikendalikan pemerintah, diharapkan dapat menyatukan dan mengharmonisasikan ketiga aspek tersebut.

Menurut Arif Satria, dibutuhkan aktor-aktor lainnya yakni kampus dan media, untuk mendorong perwujudan harmonisasi pada tiga aspek tersebut, yakni negara, swasta, dan rakyat.

"Dengan adanya harmonisasi ini diharapkan pada 2024, target SDGs (sustainable development goals) bisa tercapai," katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) IPB Arya H Dharmawan, yang menjadi pembahas pada diskusi bedah buku, mengatakan, buku "Politik Sumber Daya Alam" karya Arif Satria, berupaya menjelaskan persoalan lingkungan yakni sumber daya alam dan ekologi yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, karena dampak pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri.

Dampak pembangunan itu, yang paling merasakannya adalah masyarakat.

"Misalnya, persoalan yang sedang ramai saat ini adalah virus corona," katanya.

Secara keseluruhan, Arya mengapresiasi persoalan yang disampaikan Arif dalam buku tersebut, karena merupakan kekhawatiran banyak pihak, mengenai persoalan lingkungan.

Namun, Arya juga mengkritik tulisan Arif Satria dengan menyebut ulasannya belum terlalu dalam dan lebih banyak membahas aspek kelautan daripada daratan.