"Siapapun presiden yang dipilih rakyat dalam Pemilu 2009 harus berani merombak 'mindset' (pola pikir) dan sistem pengelolaan negara secara radikal," tegas Ketua Dewan Pendiri Entrepreneurial State 2020 Institute of Research, Effendi Siradjuddin di Jakarta, Minggu.
Effendi mengingatkan, pada 2007 Indonesia sudah termasuk dalam indeks 60 negara gagal versi majalah Foreign Policy.
Negara gagal antara lain dicirikan oleh kesulitan negara dalam mencapai target memenuhi kebutuhan penduduk. Ekonomi tidak berjalan normal, kualitas kesehatan buruk, dan sistem pendidikan terabaikan.
"Selain itu, korupsi marak dan diperparah oleh inflasi yang tinggi," jelasnya.
Beberapa pakar mengkategorikan negara gagal sebagai satu tahapan menuju tahap berikutnya, yaitu negara runtuh (collapse states). Sedangkan dua tahapan sebelumnya adalah negara kuat (strong states) dan negara lemah (weak states).
Selama dekade lalu, demikian Effendi, setidaknya ada tujuh negara berkategori negara gagal, yaitu Afghanistan, Angola, Burundi, Republik Demokratik Congo, Liberia, Sierra Leone, dan Sudan. Di antara tujuh negara itu, yang betul-betul hancur menjadi collapsed state adalah Somalia yang kini menjadi sarang perompak di Terusan Suez.
Untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal, kata Effendi, harus dilakukan perubahan radikal dalam pola pikir, budaya, figur dan program. Tujuannya, mentransformasikan Indonesia menjadi negara "entrepreneur" yang maju.
"Gagasan ini mengacu kepada keberhasilan negara-negara maju dalam mensinergikan tiga pilar utama pembangunan melalui penerapan konsep Indonesia Incorporated," kata Effendi, yang Kamis (5/3) akan meluncurkan buku berjudul Memerangi Sindrom Negara Gagal. Ketiga pilar dimaksud adalah masyarakat akademis, masyarakat bisnis dan pemerintah/government (ABG).
Indonesia Incorporated merupakan konsep pengelolaan negara untuk menjadikan Indonesia negara kuat dan maju pada tahun 2020 lewat pendekatan "entrepreneurship" (kewirausahaan).
Intinya, dari tingkat penyelenggara negara hingga warga masyarakat harus memiliki visi entrepreneur. Ini penting, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang belum optimal dimanfaatkan.
"Jika presiden terpilih memiliki visi dan mengelola negara dengan wawasan "entrepreneur", rakyat bisa berharap Indonesia akan terhindar dari kegagalan bernegara, apalagi keruntuhan bernegara," tegas Effendi, yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas).(*)
Copyright © ANTARA 2009
