Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta rombongan tiba dengan menggunakan pesawat khusus Garuda Indonesia Airways setelah berangkat dari bandara Hua Hin Thailand pukul 13.00 WIB.
Turut Serta dalam rombongan Presiden antara lain Pj Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Ketua DPR Agung Laksono, Mensesneg Hatta Radjasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Ketua Kadin MS Hidayat.
Presiden kemudian dijadwalkan bertemu dengan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh di Bandara Halim Perdanakusuma.
Sebelumnya, Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menandatangani Deklarasi Peta Jalan Menuju Komunitas ASEAN 2009-2015 berdasarkan Piagam ASEAN.
Acara penandatanganan itu merupakan penutup Pertemuan Puncak ke-14 ASEAN di Hua Hin, sebuah kota peristirahatan yang terletak 200 km selatan Bangkok, Thailand.
Dalam jumpa pers dengan media Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KTT ke-14 ASEAN, 27 Febuari- 1 Maret 2009 mengatakan bahwa inti dari KTT ASEAN kali ini adalah untuk menggalang sinergi regional mengenai upaya meminimalkan dampak dari krisis perekonomian global dewasa ini, selain tentu saja upaya mewujudkan masyarakat tunggal ASEAN 2015 sebagaimana mandat Piagam ASEAN.
Menurut Presiden, dengan pemberlakuan Piagam ASEAN maka ASEAN diharapkan lebih berdasarkan hukum dan lebih terstruktur sehingga kerjasama antar negara ASEAN dapat lebih efektif.
"Tentu saja diperlukan transisi dan penyesuaian tapi kita yakin dengan piagam baru ini maka kerjasama intra ASEAN dan ASEAN dengan organisasi regional yang lain akan lebih efektif," katanya seraya menambahkan bahwa Piagam ASEAN sesungguhnya memperluas interaksi intra ASEAN.
Dijelaskannya bahwa apabila dahulu kerja sama ASEAN lebih diletakkan pada kerja sama antar-pemerintah negara maka kini ASEAN memiliki tiga komunitas yang harus dikembangkan yaitu politik dan keamanan, ekonomi serta sosial dan budaya.
"Maka di samping pemerintah, dalam hal ini juga lebih banyak melibatkan dunia usaha dan swasta dan masyarakat madani secara lebih luas lagi. Ini sejalan dengan konsep yang telah kita tetapkan ..., dalam hal ini pemerintah menjadi penjuru," katanya.
Presiden menilai bahwa yang harus lebih aktif menjalankan unsur-unsur kerja sama itu adalah kelompok masyarakat madani,
"Tapi nampaknya ini diperlukan transisi, penyesuaian yang sifatnya fundamental dan barangkali struktural karena kita ingat spirit atau semangat dari para pendiri ASEAN, ASEAN Way, untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, sejahtera dan membawa manfaat bagi kawasan," katanya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa sekalipun ASEAN telah memiliki Piagam ASEAN namun ke depannya ASEAN masih berpeluang untuk berubah.
"Dalam Deklarasi itu (terdapat cara) bagaimana kita mengimplementasikan Piagam ASEAN, kita punya keyakinan pada saatnya nanti setelah kita implementasikan Piagam yang baru ini maka masing-masing anggota akan lebih kuat lagi. Dan tentunya reformasi yang kita lakukan baik masing-masing negara maupun bersama-sama pada tingkat ASEAN tentulah ini akan meningkatkan daya saing, kapasitas, meningkatkan kekuatan kita untuk bisa menghasilkan kemajuan ekonomi masing-masing negara yang bisa menghasilkan manfaat bersama yang dirasakan oleh ASEAN," katanya.
Saat ditanya mengenai bagaimana Piagam ASEAN dapat secara efektif mendorong ASEAN menangani krisis secara kolektif, Kepala Negara yang bersiap untuk bertolak menuju Jakarta, mengatakan bahwa hal itu akan dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis.
"Itulah pentingnya forum menteri bekerja sangat intensif sekarang ini dan bahkan pada tingkat direktur jenderal, agar semua terbiasa dengan (ASEAN) yang 'rules based' ini. Dengan demikian, yang tadinya mungkin 'lack of coordination', ada tumpang tindih, ada kevakuman itu bisa dihindari semua.
Tetapi bagaimana pun perlu waktu. Uni Eropa itu puluhan tahun, yang ingin kita lakukan mempercepat proses itu. Saya tetap optimis bahwa pada saatnya kita akan lebih efektif lagi kebersamaan kita," ujarnya.
(*)
Copyright © ANTARA 2009
