Sultan dan Jusuf Kalla Punya Peluang Sama

Semarang (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh mengungkapkan, Jusuf Kalla (JK) dan Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X memiliki peluang yang sama menjadi calon presiden (capres) dari partai berlambang beringin ini.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh setelah melakukan konsolidasi DPD II Golkar se-Jawa Tengah (Jateng) di, Semarang, kemarin.

"Pencalonan Sri Sultan menjadi capres juga baik. Selama belum ada keputusan partai, tentu keduanya memiliki kesempatan yang tidak jauh berbeda," ujarnya.

Ia mengatakan, siapapun yang nantinya menjadi capres harus didukung. "Hanya saja, jika keputusan partai ditetapkan, tetapi masih ada yang mencalonkan diri maka pencalonannya dianggap di luar keputusan partai," ungkapnya.

"Hal itu juga menjadi hak masing-masing individu untuk mencalonkan diri," ujarnya.

Menyinggung soal capres alternatif, pihaknya mengakui, ada beberapa orang, namun hasil akhirnya ditetapkan melalui keputusan resmi. "Yang jelas, keputusan soal capres ditentukan setelah pemilu legislatif 2009 nanti," ujarnya.

Demikian pula penentuan calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar juga belum dibicarakan, karena masih memantapkan capresnya.

Figur capres yang akan dipilih Partai Golkar nantinya, katanya, akan mempertimbangkan kesanggupan dalam meneruskan perjuangan bersama untuk menjalankan misi idealisme membangun bangsa Indonesia ke depan.

"Kesempatan tidak hanya dari kader Parti Golkar, namun kader dari partai lain juga terbuka kesempatan untuk itu," ungkapnya.

Menanggapi anggapan sejumlah pihak bahwa Partai Golkar dirangkul PKS, dia menyambut baik jika memang ada sejumlah partai politik (parpol) yang berniat melakukan koalisi dengan Golkar.

"Kami akan menghargai semua pihak yang ingin bekerjasama. Dengan PKS hanya sekedar sounding-sounding dan belum bisa dipastikan," ujarnya.

Koalisi dengan partai manapun, katanya, Golkar akan memberikan perlakuan yang sama sepanjang mereka sayang terhadap negeri ini. "Apalagi dengan PDIP yang jelas memiliki platform kebangsaan yang sama," imbuhnya.(*)

3 Maret 2009

Alasan keenam: Pemerintah mendukung sepenuhnya realisasi misi dan tugas-tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam wujud pengawasan tak langsung (indirect) oleh suatu tim kabinet yang dipimpin oleh Wakil Presiden. k8 k9 cukup

0 0 Balas LaporkanHapus
3 Maret 2009

Alasan kelima: Pembangunan infra-struktur, baik fisik maupun non-fisik (wujudnya reformasi birokrasi); khusus DKI Jakarta, wilayahnya akan menjadi Jabodetabek, dengan satu gubernur, dan menjadi contoh pembangunan suatu kota megapolitan, yang dapat menyelesaikan segala macam masalah sosial penduduknya, termasuk banjir. k7 k8

0 0 Balas LaporkanHapus
3 Maret 2009

Alasan keempat: Pembangunan ekonomi seluruh rakyat, dalam wujud keseimbangan yang harmonis antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil; usaha koperasi akan berada di setiap posisi yang ada, baik usaha besar, menengah dan kecil, dan dikelola secara professional swasta dengan modal dari penyertaan pemerintah (sesuai UUD 1945).k6k7

0 0 Balas LaporkanHapus
3 Maret 2009

Alasan ketiga: Pemerintah akan terbuka melaporkan kepada rakyat langsung setiap perkembangan realisasi kebijakan publik pemerintahan pada tiap-tiap 100 hari kerja; keadaan kondusif setiap bidang kehidupan rakyat seperti itulah yang dibutuhkan sebagai landasan bagi perkembangan selanjutnya yakni pembangunan kekuatan ekonomi oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri k5 k6

0 0 Balas LaporkanHapus
3 Maret 2009

Yang utama adalah kesetiaannya kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, dan kompetensinya yang tinggi (merit sistem); kabinet akan disiapkan sebelum pilpres dan diikutsertakan dalam kampanye pemenangan pemilu 2009, termasuk janji-janji kampanye yang adalah summary dari pada program cabinet sepan-jang lima tahun pertama memerintah (2009-2014). k4k5

0 0 Balas LaporkanHapus