Makassar (ANTARA News) - Sekitar 40 persen suara rakyat Indonesia diperkirakan masih akan memilih partai politik (parpol) besar pengusung calon Presiden pada Pemilu Presiden (pilpres) 2009 karena partai tersebut sudah lebih dulu mengakar di masyarakat. Partai besar seperti Golkar, Demokrat, PDIP, PKS, PPP, PDK, PKB dan PBB masih kuat dan pemilihnya sudah jelas, kata Irfan Jata, Supervisor Jaringan Suara Indonesia (JSI) Indonesia Timur Divisi Strategi dan Pemenangan di Makassar, Sabtu. Hanya saja, kekuatan yang sudah ada ini perlu lebih dikembangkan parpol tersebut pada sosialisasi dan kampanye pilpres mendatang agar suara yang diperoleh semakin banyak, terutama dalam merangkul wajib pilih pemula tahun ini. "Siapa yang kuat strateginya akan memenangkan pilpres. Sebaliknya, strategi yang lemah dan apa adanya akan tersingkir, ungkap Irfan yang lembaga independennya ini akan melakukan survei Legislatif dan Parpol pengusung calon anggota parlemen di Sulawesi Selatan selama dua pekan, 2 - 16 Maret 2009. Begitu pula, lanjutnya, janji politik yang dilontarkan Capres dan timnya juga harus jelas dan mudah dipahami masyarakat terutama menyangkut eningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Sebab, strategi dan janji-janji capres dari parpol pendatang baru yang dibangun para mantan pejabat tinggi negara juga berpeluang besar meraup suara. "Semua bentuk strategi untuk masuk ke Istana Negara tidak hanya dilakukan Presiden yang masih akan maju bertarung di pesta akbar tahun ini, tetapi Capres pendatang baru seperti dari partai Gerindra, Hanura dan lainnya juga tidak mau kalah dalam memasang strategi simpatik guna meraih suara lebih banyak," ujarnya. Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan Capres dan timnya, terutama "incumbent" dengan memanfaatkan sekutu-sekutunya yang tepat di daerah, termasuk mendekati ulama, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Karena itu, lanjutnya, dalam persaingan capres 2009 yang cukup ketat ini diperlukan metode pendekatan yang lebih terbuka serta jaringan yang lebih luas sampai ke pelosok pedesaan tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan diri sendiri. Menyangkut kesiapan KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pilpres tersebut, Irfan menilai bahwa sosialisasi harus lebih dipertajam, logistik kertas suara dan lainnya sudah tiba di PPK satu bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan agar tidak ada sorotan dan keluhan-keluhan dari KPU setempat termasuk tim pemenangan capres.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
