"Kita mendorong agar Myanmar memanfaatkan peluang pergeseran sikap pemerintah AS, yang sebelumnya menekankan sanksi, yang juga tidak berhasil mengubah Myanmar," ujar Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda seusai pertemuan informal Menlu ASEAN dalam rangkaian Pertemuan Puncak ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Jumat petang.
Menlu Hassan mengemukakan hal itu dalam konteks pergeseran sikap pemerintah Amerika Serikat yang memberikan perhatian terhadap Asia terlebih dahulu sebelum kepada sekutunya di Eropa. Ia mengatakan bahwa ada keperluan bagi AS untuk melihat proses integrasi di kawasan Asia Tenggara berjalan dengan baik.
"Dalam kaitan ini, AS dipercaya bersedia mendengar apa yang dilakukan ASEAN di Myanmar," ujarnya.
Masyarakat Barat juga dipercaya tidak lagi semata-mata memberikan penekanan pada aspek demokratisasi dan HAM dalam kasus Myanmar namun juga pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan.
Oleh karena itu, lanjut ia, ASEAN mendorong pemerintah Myanmar untuk lebih terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat internasional yang bermaksud membantu negeri itu.
Lebih lanjut, Menlu mengatakan bahwa secara umum ASEAN menghargai perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Myanmar seiring dengan janji pemenuhan Peta Jalan Menuju Demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu pada 2010. Perkembangan itu menyiratkan optimisme bahwa Myanmar masih
ingin menjalankan demokrasi.
Salah satu hal positif, yang dilihat Indonesia, adalah bahwa Myanmar bersedia mensahkan Piagam ASEAN, yang di dalamnya antara lain memuat kewajiban setiap negara anggota ASEAN memajukan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
"Kita hargai keterbukaan Myanmar, ... termasuk niat baik Myanmar menerima utusan khusus Sekjen PBB dan Presiden UNHCR," katanya.
Dalam pertemuan informal tingkat Menlu ASEAN, lanjut dia, ASEAN juga sepakat untuk memperpanjang mandat Panitia Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badai Nargis, Myanmar, hingga Juli 2010.
Sementara itu,dalam lawatannya ke Jakarta pertengahan Febuari 2009, Menlu AS Hillary Clinton mengatakan bahwa AS akan bekerjasama dan berkonsultasi dengan Indonesia dalam mendorong Myanmar melakukan perubahan positif guna mewujudkan janji demokrasi.
Selain mengakui bahwa cara AS memperlakukan Myanmar melalui pemberian sanksi ternyata belum mempengaruhi tentara Myanmar untuk membuat perubahan positif di negara itu, Hillary mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mencari cara apa pun, selain pemberlakuan sanksi, yang memungkinkan
Myanmar mau menjalankan demokrasi.
"Ini masalah, bukan hanya untuk Indonesia dan Amerika Serikat, tapi juga untuk kawasan. Kita akan bekerja sama secara erat dan kita akan berkonsultasi dengan Indonesia dalam mencari cara terbaik untuk menciptakan perubahan positif di Burma (Myanmar)," kata Hillary.
Pada kesempatan itu Menlu Hassan mengajak dunia internasional dan negara ASEAN bekerja erat melalui cara
lebih terpadu dalam menghadapi masalah Myanmar, mengingat masalah yang dihadapi negara tersebut beragam.
Selain masalah demokrasi dan hak asasi manusia, kata Menlu mengingatkan, Myanmar juga menghadapi kekhawatiran tentang kedaulatan wilayah dan bangsa, juga keadaan ekonomi dan kemanusiaan, yang membawa penderitaan bagi rakyat Myanmar.
Upaya Pemerintah Myanmar untuk mulai membuka diri terhadap dunia luar juga ditunjukkan dari rencana lawatan PM Myanmar ke Indonesia pada 16 Maret mendatang sebagai kunjungan balasan atas lawatan Presiden Indonesia ke Myanmar.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
