Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Ditjen Perbendaharaan khususnya eselon II benar-benar melaksanakan reformasi sehingga Ditjen Perbendaharaan tidak lagi masuk 10 institusi yang masih buruk pada tahun depan.

"Survey terakhir dari KPK menunjukkan bahwa Ditjen Perbendaharaan yaitu Kantor Perbendaharaan termasuk yang masih jelek, dari sisi reputasi masih menerima uang," kata Menkeu.

Menkeu menyatakan hal itu ketika melantik 13 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Depkeu di Gedung Utama Depkeu Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, merupakan tantangan besar untuk membenahi masih buruknya reputasi penyelenggaran perbendaharaan negara.

Ia mengharapkan, sebagian besar pejabat eselon II baru yang merupakan pimpinan di daerah, diharapkan menjadi ujung tombak reformasi penyelenggaraan keuangan negara.

Menkeu menyebutkan, ada tiga institusi di Depkeu yang langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak.

"Tahun depan saya minta agar tidak ada institusi di Depkeu yang masih masuk ke dalam kelompok 10 yang masih buruk," kata Menkeu.

Menurut dia, pejabat eselon II merupakan penentu pelaksanaan reformasi di Depkeu. Keputusan di tingkat menteri dan eselon I hanya akan menjadi ide saja jika tidak ada pelaksanaan di tingkat eselon II dan bawahnya.

Sementara itu 13 pejabat yang dilantik adalah Direktur Sistem Perbendaharaan ( Bambang Isnaeni Gunarto), Direktur Transformasi Perbendaharaan (Paruli Lubis), Pj Kakanwil I Ditjen Perbendaharaan Tipe A Banda Aceh (Agus Santoso), Kakanwil 3 Ditjen Perbendaharaan Padang (Zamhari).

Lainnya Kakanwil 6 Ditjen Perbend Palembang (Seto Utarko), Kakanwil II Ditjen Perbend Jakarta (Tri Buwono Tunggal), Kakanwil 12 Ditjen Perbend Bandung (John Albert Egon Rombot), Kakanwil 14 Ditjen Perbend Yogyakarta (Iskandar), Kakanwil 15 Surabaya (Bambang Suroso), Kakanwil 18 Banjarmasin

(Elin Sumarlina), Kakanwil 23 Makassar (R. Prajono), Kakanwil 25 Kendari (Teddy Rukmantara), dan Pj Kakanwil 30 Papua Jayapura yaitu Abdullah Nanung. (*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009