Kupang (ANTARA News) - Sedikitnya 93 pasangan mahasiswa Universitas Timor (Unimor) di Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terlibat skandal kumpul kebo, didesak pihak rektorat universitas swasta itu agar segera mengurus proses pernikahan mereka.
"Baru dua pasang mahasiswa dari 95 pasang mahasiswa yang terlibat skandal kumpul kebo melangsungkan pernikahan di Gereja St Antonius, Padua, Kefamenanu pada Senin (23/3). Kami beri waktu selama enam bulan bagi 93 pasangan mahasiswa lainnya untuk segera mengurus proses pernikahan," kata pastor pembina kampus Unimor, Pater Simon Sido SVD, ketika dihubungi dari Kupang, Kamis.
Sido mengatakan, Rektor Unimor, Antonius Berkanis menginstruksikan kepada para mahasiwa yang terlibat skandal kumpul kebo untuk segera mengurus proses pernikahan secara sah melalui lembaga keagamaan masing-masing dalam upaya menghilangkan citra buruk atas eksistensi universitas tersebut.
"Bagi mahasiswa yang beragama Katolik, kami minta untuk segera mengurus proses pernikahan di paroki masing-masing selama masa waktu enam bulan ke depan. Mahasiswa yang beragama lain juga demikian. Jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, konsekuensinya adalah memberhentikan mereka sebagai mahasiswa dari kampus Unimor," katanya.
Ia mengungkapkan, menjalin cinta sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak hanya berlangsung di antara sesama mahasiswa, tetapi ada juga mahasiswi yang menjalin hubungan dengan suami orang.
"Skandal kumpul kebo ini sudah lama berlangsung di kos-kosan mahasiswa yang letaknya tak jauh dari kampus Unimor di Km-9 arah barat Kota Kefamenanu, ibukota Kabupaten TTU. Skandal ini terbongkar setelah ada mahasiswi yang hamil di luar pernikahan yang sah," katanya.
Menurut Pater Simon Sido, adanya kecenderungan kuat mahasiswa terlibat dalam skandal kumpul kebo, karena berada dalam satu kompleks kos-kosan (campuran antara pria dan wanita).
"Jika iman seseorang tidak kuat, pasti akan dengan mudah jatuh dalam skandal tersebut. Tetapi, untuk ke depan, kami memandang penting untuk membicarakan persoalan ini dengan para pemilik kos, antara lain menyangkut standarisasi harga," ujarnya.
Ia mengatakan, ada pengelola rumah kos memberlakukan harga yang relatif murah, tetapi di sisi lain, ada juga yang membangun rumah kos dengan memberikannya secara cuma-cuma kepada para mahasiswa, seperti kos-kosan milik Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Partai Golkar TTU, Agustinus Talan.
Model pemondokan gratis semacam itu, kata dia, pasti akan menjadi rebutan mahasiswa dan mahasiswi yang berkampus di Unimor.
"Untuk ke depan, semua persoalan ini akan kita tata guna memberikan pencitraan yang baik kepada masyarakat soal Unimor," imbuhnya.(*)
Copyright © ANTARA 2009
