Din Syamsuddin usul sidang OKI bahas pelaksanaan haji darurat corona

"Kita berharap pemerintah Arab Saudi juga membuka peluang dan memberi kearifan, jangan secara mutlak begitu. Inilah tantangannya," kata Din.

Jakarta (ANTARA) - Tokoh Persyarikatan Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengusulkan diadakannya sidang darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) guna membahas dan memutuskan langkah yang diambil menjelang pelaksanaan ibadah haji di kalangan negara-negara sedang darurat kasus virus corona (Covid-19).

"Jelas perlu ada sidang darurat OKI untuk memutuskan (penyelenggaraan ibadah haji) tahun ini," kata Din di Jakarta, Kamis.

Adanya keputusan Arab Saudi melakukan moratorium bagi pendatang dari negara-negara terindikasi virus corona tidak serta-merta bisa disalahkan.

"Karena mereka (Arab Saudi) punya hak," ucap Din.

Moratorium yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi bukan hanya berdampak bagi keamanan rakyatnya sendiri, tapi juga keamanan umat Muslim sedunia.
Baca juga: Menag harap wabah COVID-19 tidak ganggu penyelenggaraan haji
Baca juga: Kemenag tunggu Saudi cabut moratorium umrah

Hal itu juga harus bisa dilihat masyarakat Muslim di negara peserta OKI, termasuk Indonesia.

Penularan virus dipandang Din akan sulit dihindari jika mengingat besarnya jumlah jamaah yang hadir saat penyelenggaraan ibadah haji.

Ia pun merasa bahwa masyarakat Muslim dunia dapat memahami alasan pemerintah Arab Saudi melakukan moratorium tersebut.

Namun, yang perlu diperhatikan menurut Din adalah sampai kapan moratorium itu diberlakukan.
Baca juga: KJRI tegaskan tidak ada moratorium umrah sepanjang tahun 2020
Baca juga: Menag: persiapan haji tetap jalan meski terancam corona

"Kita berharap pemerintah Arab Saudi juga membuka peluang dan memberi kearifan, jangan secara mutlak begitu. Inilah tantangannya," kata Din.

Dia berpendapat, bisa tidak diadakan suatu teknologi yang dapat mendeteksi virus corona secara dini dari mulai keberangkatan di negara asal jamaah maupun sampai pada saat jamaah tiba di Saudi.

Ia prihatin dengan jamaah apabila moratorium itu berlaku secara mutlak, karena tidak hanya ratusan ribu orang yang kecewa apabila ibadah haji tidak diselenggarakan, tapi ada jutaan orang yang akan merasa kecewa.

Karena itu, dia meminta pemerintah Republik Indonesia juga aktif melakukan langkah-langkah dan melobi pemerintah Arab Saudi dengan memperhatikan kondisi yang ada.

"Kan sekarang sudah ada juga yang terkena di Saudi Arabia. Untuk pemerintah (Indonesia) lakukanlah lobi-lobi, langkah-langkah ya," kata Din.
Baca juga: Khawatir corona, Arab Saudi larang warganya umrah
Baca juga: Asosiasi penyelenggara haji dan umroh minta pemerintah cari solusi