Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Partai Demokrat mengajak seluruh anggota dan simpatisan partai, yang Ketua Dewan Pembinanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, untuk tidak berprasangka terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla yang telah menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden bulan Juli.
"Jangan berprasangka kepada Jusuf Kalla dan Partai Golkar," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Marzuki Alie kepada pers di Jakarta, Rabu malam, usai menyaksikan penayangan wawancara Yudhoyono yang disiarkan dua stasiun televisi swasta dari Jakarta.
Marzuki yakin bahwa Partai Golkar dan Jusuf Kalla akan tetap mengawal jalannya pemerintahan Presiden Yudhoyono dan wakil Presiden Jusuf Kalla sampai berakhirnya masa bakti mereka pada bulan oktober 2009. Presiden dan wakil presiden baru dijadwalkan dilantik pada 10 Oktober mendatang.
Namun Marzuki mengingatkan masyarakat bahwa Kalla baru menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden dan belum mengemukakan bersedia dicalonkan sebagai kepala negara atau presiden.
Sementara itu, Yudhoyono sendiri dalam wawancara itu menegaskan pihaknya menghormati keputusan Jusuf Kalla dan Golkar agar Kalla maju sebagai calon presiden pada pilpres mendatang.
"Saya hormati keputusan Partai Golkar dan Pak Jusuf Kalla untuk maju sebagai calon presiden," kata Yudhoyono. Ia menegaskan keputusan Golkar untuk mencalonkan ketua umumnya haruslah dihormati oleh semua pihak.
Ia mengatakan pula bahwa tidaklah mengherankan jika Golkar sebagai sebuah partai politik yang besar merasa harus memiliki capresnya sendiri, sehingga Partai Demokrat dan Golkar bisa berkompetisi secara sehat.
Walaupun Yudhoyono mengaku siap bersaing dengan Kalla, namun ditegaskannya bahwa mereka berdua harus bersama-sama menyelesaikan masa bakti keduanya sampai bulan Oktober 2009.
Sementara itu, pengamat politik Doktor Kastorius Sinaga yang mendampingi Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan persaingan Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam memperebutkan kursi kepala negara dan kepala pemerintahan tersebut bisa menimbulkan kebekuan politik.
"Kurun waktu lima bulan mendatang setelah pemilihan legislatif merupakan masa yang sangat sulit terutama bagi Yudhoyono dan Kalla," kata Kastorius.
Untuk mengatasi kebekuan politik tersebut, maka ia mengharapkan agar kedua pemimpin ini tetap melakukan komunikasi politik yang teratur atau intensif untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Demi kepentingan bangsa dan negara maka mereka harus melakukan komunikasi yang efektif," kata pakar politik ini.
Pada hari Jumat(20/2) Jusuf Kalla menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon presiden Partai Golkar dan dua hari kemudian Yudhoyono mengajak Kalla untuk datang ke rumahnya di Cikeas, Bogor.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai koalisi antara Demokrat dengan partai-partai lainnya, Marzuki mengatakan hal itu baru bisa dibicarakan setelah pemilu 9 April, yang akan memperlihatkan kepada masyarakat tentang peta politik di tanah air.
"Kita harus melihat dulu modal politik masing-masing parpol," katanya.
Namun ia mengisyaratkan bahwa koalisi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan praktis sudah tertutup kemungkinannya karena PDIP mengusung Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri, sedangkan Demokrat menampilkan Yudhoyono.
"Koalisi sudah tertutup," kata Marzuki.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009