Jakarta (ANTARA News) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menggeledah kantor PT Kimia Farma Trading terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan diB Departemen Kesehatan.
"Benar tim KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor Kimia Farma Trading," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut Johan, penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari upaya penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan pada 2007.
"Untuk melengkapi alat bukti," kata Johan menambahkan.
Johan menjelaskan, penggeledahan dilakukan oleh dua tim KPK. Kedua tim itu masing-masing melakukan penggeledahan di kantor PT Kimia Farma Trading yang berada di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, dan Jalan Sahardjo, Jakarta Selatan.
Sampai dengan pukul 17.30 WIB, penggeledahan yang dimulai pada siang hari itu masih berlangsung, sehingga hasil penggeledahan belum bisa diumumkan.
Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor PT Bhinneka Usada Raya terkait kasus yang sama.
KPK menduga telah terjadi aliran uang dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan.
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah mengatakan, pemberian itu terkait dengan proses pengadaan alat kesehatan yang didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.
Chandra menjelaskan, KPK juga menduga telah terjadi penggelembungan harga dalam proyek pengadaan alat kesehatan itu. Proyek tersebut dilakukan pada 2007 dengan menggunakan Anggaran Belanja Tambahan.
Spesifikasi alat kesehatan dalam proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan daerah terpencil. Menurut Chandra, spesifikasi alat kesehatan tersebut terlalu besar untuk dibagikan ke sejumlah daerah.
"Spek seperti itu dibutuhkan di rumah sakit besar," kata Chandra.
Selain itu, KPK juga menduga telah terjadi penunjukan rekanan secara langsung.
Proyek tersebut menggandeng PT Kimia Farma Trading sebagai rekanan.
Namun pada prakteknya, perusahaan itu mengalihkan pengadaan kepada dua perusahaan lain.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Mardiono sebagai tersangka.
Selain mengusut proyek di Depkes pada 2007, KPK juga menyelidiki proyek di Departemen Kesehatan pada 2005.
Proyek 2005 itu merupakan proyek pengadaan obat. Menurut Chandra, dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut dilakukan dengan modus yang kurang lebih sama dengan modus proyek 2007.
"Kerugian negaranya masih dihitung," kata Chandra.(*)
Attributes
Channel
Nasional
Keyword
korupsi depkes
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
