Luhut janjikan insentif pajak bagi industri di timur Indonesia

Tergantung sektor-sektornya yang membutuhkan. Tapi wilayahnya Indonesia di bagian timur, Makassar sampai ke Papua. Sehingga buat keadilan di timur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan insentif pajak dengan skema tax holiday dan tax allowance bagi industri yang membangun sentra produksi di kawasan timur Indonesia.

"Sehingga nantinya bisa jangan terlalu banyak barang dari Jawa diangkut ke sana lagi karena biaya," kata Luhut di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Luhut mengatakan pemerintah sedang memilah sektor industri yang akan mendapat insentif tersebut. Namun, pada tahap awal, industri makanan dan minuman serta industri bahan baku seperti semen dipastikan akan mendapat insentif tersebut.

"Tergantung sektor-sektornya yang membutuhkan. Tapi wilayahnya Indonesia di bagian timur, Makassar sampai ke Papua. Sehingga buat keadilan di timur," ujar dia.

Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu.

Sedangkan Tax allowance juga termasuk salah satu fasilitas pajak yang diberikan kepada investor untuk mengurangi pajak yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.

Pemberian insentif ini merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap program konektivitas tol laut.

Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas transportasi tol laut dalam menekan kesenjangan harga barang di Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia.

"Industri-industri yang dibangun di Indonesia timur untuk memenuhi kebutuhan indonesia timur, sehingga bisa jangan terlalu banyak dari Jawa diangkut ke sana lagi karena biaya," ujar Luhut.

Pemerintah sebelumnya mendeteksi adanya dugaan praktik monopoli dalam transportasi barang di program tol laut. Maka itu, kata Luhut, agen distribusi barang dalam tol laut akan mencakup dari dua hingga tiga perusahaan.

"Nanti yang menjadi agen melakukan distribusi barang ini tidak hanya satu, tetap paling tidak dua-tiga sehingga tidak ada monopoli untuk satu perusahaan," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk meningkatkan kontribusi dari transportasi tol laut ke kegiatan-kegiatan ekonomi. Per September 2019, kontribusi tol laut hanya sebesar 0,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kontribusi itu paling kecil dibandingkan andil dari transportasi darat yang sebesar 2,47 persen terhadap PDB dan transportasi udara yang sebesar 1,62 persen terhadap PDB.

"Peranan transportasi laut selama ini sangat rendah, justru menurun dari 0,34 persen di tahun 2014 menjadi 0,32 persen di tahun 2019. Inilah yang harus dilihat lagi karena kalau saya lihat di wilayah bagian timur, saya lihat tol laut kita, sudah terakhir saya tidak tahu, berapa tambahan trayek yang ada," ujar Jokowi.

Jokowi melihat biaya logistik antarpropinsi dan antarpulau di Indonesia masih mahal. Akibatnya harga barang di luar wilayah Jawa menjadi tidak kompetitif dan menimbulkan disparitas (kesenjangan) harga.

"Biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar, jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hongkong, Jakarta ke Bangkok (Thailand) dan Jakarta ke Shanghai (China). Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura," ujarnya.