Pengamat: Intensifkan sosialisasi dampak COVID-19 ke sektor perikanan

Pemerintah perlu menyosialisasikan terus-menerus cara menangkal virus corona

Jakarta (ANTARA) - Pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih intensif menyosialisasikan dampak dari meluasnya COVID-19 ke berbagai negara, terhadap kinerja sektor perikanan nasional.

"Pemerintah perlu menyosialisasikan terus-menerus cara menangkal virus corona," kata Abdul Halim di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, sosialisasi penting guna mengantisipasi dampak terhadap perdagangan sektor kelautan dan perikanan yang mungkin timbul di Tanah Air.

Selain itu, ujar dia, kalangan pelaku usaha juga perlu melakukan sejumlah langkah seperti menjaga kebersihan lokasi kerja seperti kapal, tambak atau pabrik pengolahan pemasaran komoditas perikanan.

Ia juga menginginkan adanya perbaikan dalam cara menangani hasil tangkapan ikan atau panen dari tambak, sehingga juga bisa meningkatkan kualitas komoditas serta ke depannya juga bisa menambah devisa negara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menginginkan pelaku usaha bisa memanfaatkan peluang ekspor komoditas perikanan di tengah-tengah merebaknya COVID-19 yang dinilai berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan global.

"Kondisi Tiongkok yang diterpa dengan kasus COVID-19 membuat Tiongkok sulit melakukan ekspor," kata Yugi Prayanto dalam acara Outlook Perikanan 2020 di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut dia, fenomena tersebut juga bisa menjadi peluang bagi negara-negara lain untuk meningkatkan ekspor dari berbagai produk yang selama ini kerap dilakukan oleh China.

Yugi mengingatkan pentingnya untuk berfokus pada perikanan budidaya, karena diproyeksikan produksi perikanan dunia pada tahun 2025 adalah 196 juta ton. Dari jumlah tersebut, 52 persen adalah produk perikanan budidaya sehingga budidaya diperkirakan sudah akan melampaui produksi perikanan tangkap.

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Pingkan Audrine Kosijungan berharap langkah menjaga stabilisasi ekonomi seperti pemangkasan suku bunga acuan dapat disinergikan dengan kebijakan kesehatan masyarakat.

"Kebijakan fiskal dan moneter juga perlu diikuti dengan adanya kebijakan kesehatan masyarakat. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dengan kebijakan kesehatan masyarakat diharapkan bisa meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19," kata Pingkan Audrine Kosijungan.

Menurut dia, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan WNI yang teridentifikasi terjangkit COVID-19 beberapa hari yang lalu, sosialisasi terkait upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi penyebaran COVID-19 masih minim.

Hal itu, ujar Pingkan, berdampak kepada masyarakat yang melakukan panic buying baik terhadap sejumlah alat kesehatan, seperti masker, maupun komoditas pangan.

"Kepanikan masyarakat seharusnya bisa diantisipasi dengan keterbukaan informasi dari pemerintah. Hal ini juga penting untuk meredam berbagai kemungkinan yang berakibat negatif pada ekonomi. Harapannya pemerintah pusat bisa segera berkoordinasi di antara kementerian atau lembaga terkait dan juga pemerintah daerah," jelasnya.