Jakarta (ANTARA News) - Sistem Pemilu 2009 yang rumit membuat KPUD DKI merasa kewalahan dalam melakukan sosialisasi kepada sekitar 6,2 juta pemilih di Jakarta.

Ketua KPUD DKI Juri Ardiantoro mengaku untuk melakukan sosialisasi idealnya dibutuhkan dana hingga Rp10 miliar namun KPUD hanya dianggarkan untuk melakukan sosialisasi dengan dana Rp100 juta.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut seyogyanya Pemprov DKI bersedia untuk memberikan bantuan namun masih terkendala dengan dasar hukum.

"Sudah kita anggarkan, cuma ketentuan hukumnya yang membenarkan harus dilengkapi. Jadi ini akan kita himbau pada pusat untuk melengkapi ketentuan hukum," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Selasa.

Gubernur menyebut bahwa ia sudah menerima saran dari DPRD untuk memberikan dukungan sosialisasi untuk KPUD karena dinilai masih banyak masyarakat yang belum memahami betul bagaimana cara memilih yang benar.

"Kalau tidak ada sosialisasi akan mengarah pada jumlah suara yang tidak sah," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna menyebut saat ini ada banyak parpol yang sudah maju tapi masyarakat belum tersosialisasi.

"Mungkin masyarakat perlu ditingkatkan pengetahuan politiknya, sekarang masih betul-betul tidak sebanding antara pendidikan politik masyarakat dengan kemajuan," kata Ade.

Namun sekali lagi, Ade menyebut bahwa dukungan Pemprov harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.(*)


Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009