DPR Minta Penjelasan Persiapan Pemilu

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI meminta penjelasan pemerintah terkait persiapan Pemilu legislatif 9 April 2009 kepada pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa malam, pemerintah, KPU dan Bawaslu menjelaskan berbagai hal terkait persiapan Pemilu 2009.

Mendagri Mardiyanto hadir mewakili pemerintah, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary beserta seluruh anggota KPU serta jajaran Bawaslu.

Dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB, juga dibahas mengenai sosialisasi aturan KPU mengenai contreng atau centang, disttribusi logistik serta Data Pemilih Tetap (DPT) serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Kalangan DPR RI menyoroti masih kurang optimalnya sosialisasi aturan KPU, khususnya mengenai contreng dan centang sebagai mekanisme pemungutan suara pada Pemilu legislatif ini.

Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengemukakan, lebih dari 40 persen perlengkapan pemungutan suara untuk Pemilu Legislatif 2009 telah dikirim ke kabupaten/kota.

"Logistik sudah sekitar 40 persen lebih yang dikirim ke kabupaten/kota," kata Ketua KPU, di Jakarta, Selasa, di hadapan para pemimpin redaksi media cetak maupun elektronik, dalam acara "Editor`s Forum" yang diselenggarakan KPU.

Menurut Hafiz, proses pengadaan logistik tidak semulus yang diharapkan, salah satunya dalam hal pencetakan surat suara.

Sejumlah persoalan timbul dalam proses pencetakan yang menyebabkan surat suara cacat, seperti cetakan nama tidak jelas terbaca atau terdapat noda tulisan yang mengganggu sehingga menyebabkan surat suara tidak sah.

Hafiz menuturkan KPU telah menerima laporan dari KPU di daerah bahwa surat suara yang telah dikirim, diantaranya cacat. Surat suara yang cacat tersebut ditemukan setelah penyortiran di KPU kabupaten/kota.

Surat suara yang cacat akibat pencetakan merupakan tanggung jawab perusahaan percetakan untuk menggantinya.

"Surat yang rusak harus segera disisihkan dan dibuat berita acara untuk kemudian diganti," kata Hafiz.

Dia menyampaikan informasi bahwa KPU menargetkan semua perlengkapan pemilu 2009 sampai di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 9-10 Maret 2009. (*)