"Saya kira TNI sudah netral," tandas Joeslin Nasution, anggota FPG dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Djoko Santoso yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga (FPG0.
Ia menambahkan, TNI sudah bersikap netral sejak era Pemerintahan Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Merujuk hal itu, Joeslin berharap tidak ada lagi pihak yang meragukan netralitas TNI.
"Sejak zaman Gus Dur, TNI diminta netral. Ini sudah terbukti, sehingga tidak perlu diragukan," tegasnya lagi.
Hal senada diungkapkan Andreas H Pareira (Fraksi PDI Perjuangan) yang memberi apresiasi atas netralitas TNI dalam Pemilu 2004 maupun berbagai Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).
Ia menjelaskan, netralitas TNI juga sudah disambut positif masyarakat di seluruh pelosok daerah.
Asal Bukan "S"
Hampir semua anggota yang berbicara pada Raker tersebut, juga mengharapkan pelaksanaan Pemilu legislatif yang kurang dari dua bulan lagi diharapkan dapat berlangsung aman, jujur serta demokratis.
Selain itu, sejumlah Anggota Komisi I DPR RI berharap, agar TNI dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu legislatif maupun Pilpres dapat bersikap netral.
Hal itu menjadi salah satu yang paling mengemuka dalam Raker tersebut. Mendampingi Ketua Komisi I, Theo L Sambuaga, di meja pimpinan terlihat pula Sidharto Danusubroto (FPDIP0 Guntur Sasono (FPD) dan Yusron Ihza Mahendra (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi).
Sementara itu, mendampingi Djoko Santoso, ada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Subandrio, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno.
Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan perwira TNI yang menyatakan Asal Bukan Calon Presiden (Capres) "S" (ABS), Andreas Pareira berharap jajaran TNI tidak terpengaruh.
"Mudah-mudahan TNI tidak terpengaruh," katanya meyakinkan.
Sedangkan rekannya sesama anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sutradara Gintings, menilai netralitas TNI dalam politik akan semakin baik bila diiringi dengan profesionalismenya.
"Netralitas TNI dalam politik akan berkembang baik bila profesionalismenya juga berkembang," ujarnya.
Ia juga menyambut baik adanya buku saku netralitas TNI dan berharap, dengan adanya materi tersebut, jajaran TNI dapat benar-benar bersikap netral dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres.
Panglima TNI Djoko Santoso sendiri dalam pertemuan itu mejelaskan, TNI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi Panglima TNI tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu.
"Sudah dijadikan buku saku dan selalu ada dalam saku setiap prajurit TNI," katanya meyakinkan.
Netralitas TNI, menurutnya, sejatinya merupakan kehendak rakyat yang diamanatkan melalu Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Pemilu.
Sementara itu, mengenai sinyalemen "ABS", Panglima TNI menjelaskan, hal itu menjadi peringatan dan atensi baginya beserta seluruh prajurit TNI, agar netralitas TNI benar-benar terwujud dalam Pemilu 2009.
"Untuk itu pula pada setiap kesempatan, saya dan para Pimpinan TNI di setiap tingkatan organisasi, tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang komitmen netralitas TNI," tegasnya.
Intimadasi dalam Pemilu
Mengenai pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, juga mendapat sorotan Andreas Pareira.
Ia mengkhawatirkan gejala-gejala adanya intimidasi dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh.
"Intimidasi akan mempengaruhi hasil Pemilu," tandasnya.
Karena itu, ia berharap, tidak ada intimidasi dalam pelaksanaan Pemilu di mana pun, terutama di Aceh.
"Kami sangat menyayangkan bila hasil Pemilu di Aceh legitimate. Namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ini sangat mungkin terjadi," kata Andreas Pareira mengingatkan.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
